Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku berharap kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di lima kecamatan di daerah tersebut dapat menjadi ujung tombak penurunan angka stunting.
"Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada peningkatan pelayanan posyandu bagi masyarakat, karena posyandu ujung tombak penanganan Stunting, sehingga para kader harus disiapkan dengan baik," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon Welly Patty di Ambon, Jumat.
Beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk melihat kinerja tim pendamping keluarga (TPK) dalam percepatan penurunan kekerdilan.
Dalam kunjungan tersebut, katanya, banyak hal dipelajari, termasuk intervensi dan kolaborasi, menangani kekerdilan di Kota Ambon.
"Apa yang kami dapat di Sumedang bisa kami terapkan di Kota Ambon, dengan intervensi yang dilakukan TP PKK semakin ada perubahan, paling tidak bisa menurunkan angka kekerdilan,” katanya.
Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Ambon Lisa Wattimena menyatakan sejak awal 2023 TP-PKK bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) serta Dinas Kesehatan Kota Ambon melakukan kunjungan ke posyandu di lima kecamatan.
"Kami berharap posyandu di lima kecamatan ini setelah dikunjungi semakin ada perubahan dan memiliki peningkatan dalam hal melayani masyarakat," katanya.
Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan angka kekerdilan di Kota Ambon, di antaranya memberikan edukasi kepada para kader posyandu dan memantau langsung kegiatan posyandu.
Ia mengatakan posyandu ujung tombak dalam upaya menurunkan jumlah kekerdilan di kota ini, sekaligus memenuhi angka prevalensi di bawah 14 persen dengan target yang ditetapkan Pemkot Ambon 11,38 persen.
Kunjungan ke posyandu, kata dia, juga untuk memberikan bantuan berupa nutrisi tambahan bagi anak risiko stunting dan ibu hamil.
