Sentani (Antara Maluku) - Pemertintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua akan memberlakukan bursa kerja "online" untuk memudahkan pencari kerja di daerah itu mencari pekerjaan.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Hellena Ch Holle, SH, di Sentani, Rabu mengatakan, sistem bursa kerja "online" ini, merupakan sebuah program nasional.
Ia mengatakan, untuk Provinsi Papua akan dimulai dari Kabupaten Jayapura sebagai proyek percontohan, kemudian ke daerah lain.
"Dengan diterapkannya bursa kerja 'online', pencari kerja tidak lagi harus mendatangi kantor-kantor, tinggal membuka situs tersebut, jika mengisi lowongan memenuhi kualifikasi yang diminta perusahaan tempat ia melamar, tinggal melapor kepada kami," katanya.
Helena mengatakan, untuk penerapan program ini, pihaknya akan melakukan pendataan pencaker dengan menggunakan sistem bursa kerja "online".
Di dalam bursa kerja "online" tersebut, menurut dia, juga menjadi sebuah sistem yang didalamnya akan termuat data pencari kerja. Selain itu, juga membantu para pencari kerja untuk mengakses lowongan pekerjaan lewat internet atau dunia maya.
Dijelaskannya bahwa penerapan bursa kerja "online" oleh pemerintah pusat itu sangat disambut baik, karena Dinas Sosial Tenaga yang tidak lagi melayani pencari kerja untuk mengurus kartu pencari kerja atau kartu kuning.
Dinsosnaker juga mampu memiliki data yang akurat tentang jumlah pencari kerja serta tidak ada pendobelan data.
Pencarikerja yang sudah terdaftar dalam bursa kerja "online" ini, menurut Helena, mendapat kartu anggota sejenis kartu tanda penduduk elektronik.
"Program ini sangat besar manfaatnya, karena kami memiliki data yang akurat tentang jumlah pencari kerja , juga memudahkan pencari kerja mengakses lowongan pekerjaan, dan bisa melamar pekerjaan di daerah lain. Pencaker tidak lagi menggunakan kartu kunung tetapi menggunakan kartu anggota yang diberikan," katanya.
Ia menambahkan, untuk peralatan penunjang dan pelayanan bagi pencaker yang akan mendaftar dalam sistem bursa kerja "online" tersebut mulai di siapkan, seperti empat nit komputer bantuan dari Kementerian Sosial dan Tranmigrasi.
"Empat unit komputer bantuan dari Kemensostrans sudah ada, sementara pengadaan fasilitas lainnya kami masih menunggu pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sementara dibahas oleh pihak eksekutif bersama legislatif," ujarnya.
