Ambon (Antara Maluku) - Belasan anak buah kapal dan nakhoda kapal motor pelayaran (KMP) Bukit Masbait mengeluh karena sering mengalami penundaan pembayaran gaji hingga lebih dari enam bulan tanpa alasan jelas.
"Saya kira Pemkab Maluku Tenggara perlu melakukan studi banding ke daerah lain yang mengelola kapal feri melalui pihak ketiga secara baik, sehingga bisa diterapkan dan tidak ada kata keterlambatan dalam sistem pembayaran gaji," kata Nakhoda KM. Bukit Masbait Chris Wapay, di Ambon, Rabu.
Ia mengungkapkan, kapal feri milik Pemkab Malra itu diserahkan kepada PT Evav Membangun selaku BUMD, dan mulai beroperasi sejak tahun 2009, namun manajemen pengelolaan kapalnya tidak berjalan baik dan berbuntut pada tertundanya pembayaran upah ABK.
Wapay menambahkan, KMP Bukit Masbait yang biasanya melayani rute pelayaran dari Pulau Langgur menuju sejumlah kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara kini sedang menjalani perbaikan tahunan di dermaga milik PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon.
"Seharusnya kapal itu menjalani perawatan di Ambon selama 14 hari dan segera kembali untuk melayani penumpang, tapi sudah sebulan lebih masih bersandar di dermaga Perikani Galala akibat tidak adanya bahan bakar minyak (BBM)," katanya.
Salah seorang ABK bernama Noberthus Ulahayanan mengatakan, kapal feri telah menjalani perawatan di dok Galala, tapi untuk pengecatan yang dilakukan ABK tidak menjangkau seluruh bagian kapal akibat tidak cukup anggarannya.
"Kami harus segera kembali ke Maluku Tenggara untuk melayani penumpang, karena pihak BUMD sendiri hanya memberikan uang makan bagi 14 ABK dan nakhoda sebesar Rp50.000 per hari, bukannya untuk satu orang ABK," katanya.
Kepala Kamar Mesin (KKM) Mohamad Yamin menambahkan, awalnya anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru, Taher Hanubun sudah bersedia membeli BBM untuk kapal tersebut.
"Pak Hanubun memang bersimpatik terhadap nasib kami dan ribuan penumpang di Kabupaten Maluku Tenggara yang akan mudik menjelang Hari Natal sehingga berencana membeli BBM, tapi belakangan ada informasi kalau Pemkab Malra sudah mentransfer Rp9 juta untuk membeli bahan bakar," katanya.
