Ternate (ANTARA) - Kapolres Halmahera Utara (Halut) Maluku Utara (Malut) AKBP Moh Zulfikar Iskandar menegaskan seluruh anggotanya yang terbukti terlibat dalam politik praktis pada pemilu 2024 akan diberikan sanksi tegas.
"Saya mewanti-wanti, jangan sampai ada anggota Polres Halmahera Utara yang bermain atau terlibat dalam politik, apabila ditemukan maka Propam langsung melakukan pemeriksaan dan diproses," kata dia di Ternate, Sabtu.
Dia menyampaikan hal itu usai Apel Pergeseran pasukan dilanjutkan dengan Simulasi Pengamanan TPS oleh Personil Polres Halmahera Utara yang terlibat dalam pengamanan TPS.
Kapolres mengatakan Pemilu 2024 dilaksanakan secara serentak , dan pihaknya melakukan pengamanan dan mengingatkan semua anggota Polri harus netral.
"Pola Pengamanan kita 2.4.8 artinya 2 Anggota Polri, 4 Anggota Linmas dan 8 TPS. Dalam melaksanakan tugas Pengamanan TPS, Anggota Polri jangan sampai menimbulkan kegaduhan yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, pihaknya menggelar apel kesiapan Pergeseran personel dan simulasi pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2024, Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan apel Mapolres Halut diikuti seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan TPS baik Polres maupun Polsek Jajaran.
Pimpinan Apel Kapolres Halmahera Utara AKBP Moh. Zulfikar Iskandar, Perwira Apel Kabag Ops Kompol Johanis S. Aipipidely, bertindak sebagai Komandan Apel Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Halmahera Utara Ipda Andi Parto.
Kapolres Halmahera Utara tegaskan polisi terlibat politik disanksi
Minggu, 11 Februari 2024 5:16 WIB
Kapolres Halmahera Utara AKBP Moh. Zulfikar Iskandar, Perwira Apel Kabag Ops Kompol Johanis S. Aipipidely bertindak sebagai Komandan Apel Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Halmahera Utara Ipda Andi Parto. (Abdul Fatah)
