Ambon (ANTARA) - Majelis Latupati Kota Ambon bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, TNI/Polri dan KPU dan Bawaslu serta masyarakat negeri Adat mendeklarasikan terciptanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum bebas dan rahasia, jujur dan adil serta berkebudayaan.
Deklarasi disampaikan Majelis latupati, Penjabat Wali kota Ambon bersama pimpinan Organisasi Daerah, para raja, kepala desa, lurah bersama penyelenggara Pemilu, Ketua Latupati Kota Ambon Reza Valdo Maspaitella di Ambon, Sabtu.
Ia mengatakan, tiga poin yang disampaikan dalam deklarasi bersama yakni pertama mengajak seluruh penyelenggara Pemilu di tingkat negeri se-kota Ambon untuk melaksanakan Pemilu yang aman dan berkebudayaan.
Dengan menampilkan identitas adat masing-masing sebagai cerminan Kota Ambon sebagai Kota Raja-raja.
Kedua, menolak segala bentuk kecurangan, manipulasi, dan praktik politik uang yang berpotensi merusak kualitas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kemudian tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi kesuksesan pesta demokrasi untuk kemajuan bersama.
Ketiga, penyelenggara pemilu berkomitmen akan menjaga dan menyelenggarakan pemilu yang Luber, jurdil serta berkebudayaan, dan bertekad mewujudkan demokrasi langsung yang beradab dan bermartabat.
"Dan keempat, perbedaan pilihan politik adalah keniscayaan, karena itu mari tetap menjaga persaudaraan dan keutuhan sesama anak Negeri di atas segalanya untuk terus bersama membangun Kota Ambon yang kita cintai," kata dia.
Ia menyatakan, pihaknya ingin menunjukkan bahwa dari Timur Indonesia, khusus Kota Ambon, Provinsi Maluku mampu menyelenggarakan sebuah tatanan demokrasi beradab.
"Kita juga serukan agar para peserta Pemilu yang berkontestasi dalam politik dapat menggunakan cara yang beradab, karena kita adalah masyarakat adat, " katanya.
Sementara Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menambahkan, salah satu cara mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, damai, beradab, dan beradat yakni tidak melakukan praktik politik uang dalam Pemilu.
"Jangan menggunakan cara-cara curang dalam berpolitik guna menunjukkan diri sebagai wakil rakyat adat yang beradab," ujarnya
