Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto akan naik podium dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada 23 September di Markas Besar PBB, New York.
Prabowo tampil sebagai pembicara ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penempatan urutan ketiga ini di luar tradisi PBB.
Ini bukan sekadar urutan agenda tetapi dapat dipandang secara eksistensial, bahwa Indonesia sebagai negara non-blok, yang lahir dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955, ditempatkan di posisi yang jarang diberikan untuk aktor di luar hegemoni Barat-Latin Amerika.
Secara filosofis, posisi ini mengingatkan kita pada dialektika Hegel: bahwa tesis Barat yang diwakili Amerika, antitesis Global South diwakili Brazil, dan sintesis potensial dari Indonesia menggambarkan betapa diperhitungkannya posisi Indonesia di percaturan internasional.
Nampaknya dunia sedang mencari jalan baru untuk menyelesaikan ketegangan antara Barat dan BRICS, Amerika dan Tiongkok, serta melemahnya multilateralisme global.
Karena itu Presiden Prabowo diharapkan mampu membangun narasi sebagai jembatan bagi para pihak, bukan sekadar gema retorik di tengah erosi multilateralisme.
Suara Jakarta di New York
Secara historis, pidato Prabowo menandai kembalinya presiden Indonesia ke podium Majelis Umum setelah absen satu dekade. Presiden Joko Widodo, selama dua periode, memilih mendelegasikan tugas ini kepada Menteri Luar Negeri, sebagai sebuah pilihan pragmatis. Prabowo menjadi presiden keempat RI yang berpidato langsung di sidang ini, setelah pendahulunya presiden Soekarno, Suharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tradisi PBB menempatkan Brasil dan AS di urutan pertama, sementara slot ketiga sering menjadi arena uji bagi aktor menengah yang berpotensi memediasi. Posisi ketiga lebih dilihat sebagai bobot diplomatik strategis dan simbol kehormatan. Peluang ini sekaligus merupakan pernyataan implisit bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan narasi global.
Tesis ini menguji kredibilitas Prabowo dalam membangun narasi politik internasional: apakah ia bisa mengubah persepsi soal urutan berbicara menjadi amplifier bagi suara Jakarta di New York.
Komunikasi multilateralisme
Di tengah ketegangan Barat-BRICS, rivalitas AS-Tiongkok, dan pelemahan fondasi multilateralisme serta perang Rusia - Ukraina, pidato Presiden Prabowo tak hanya harus didengar, tapi juga diukur; apakah posisi Indonesia, yang dianggap unik, mampu menjadi jembatan ketegangan akibat benturan aliansi ekonomi, dan keberpihakan pada entitas global secara netral, seperti soal Palestina.
Ini sangat tergantung dari pilihan materi atau narasi yang akan digaungkan Prabowo di arena sidang tersebut.
Secara filosofis, Presiden Prabowo tetap dapat menggemakan gagasan tentang "perdamaian abadi" melalui federasi republik: multilateralisme, bukan utopia dalam konstruksi rasional yang rapuh.
Prabowo juga harus mampu mendinginkan eskalasi BRICS dan Amerika, Trump dan Tiongkok, bukan sekadar mengutuk perang misalnya, tetapi mengusulkan kerangka pragmatis. Fokus pada isu Palestina, Qatar, dan stabilitas global lain, sebuah portofolio mencerminkan peran netral Indonesia sebagai aktor global.
Narasi Internasional Prabowo harus tetap dalam dimensi komunikasi bergestur Indonesia, mencerminkan semangat ideologis Indonesia, seperti yang pernah dilakukan presiden Soekarno ketika itu. Setiap narasi yang disodorkan harus mencerminkan gagasan identitas sebagai bangsa merdeka dan berdaulat baik secara: politik, ekonomi dan sosial dalam konstelasi global yang aktif, jauh dari jebakan polarisasi.
Kiprah Indonesia
Menurut Analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), enam bulan pertama kepemimpinan Prabowo ditandai "diplomatic charm offensive" di mana Indonesia berupaya memperbesar pengaruhnya secara global, fokus pada multi-alignment dan kebijakan "good neighbor" yang bisa jadi jembatan Barat dan Global South, tanpa mengabaikan orientasi regional dan domestik. Sebagai pemimpin informal ASEAN Prabowo harus menempatkan Indonesia sebagai mediator dalam konflik kawasan seperti Laut China Selatan.
Arah kebijakan luar negeri seperti itulah yang ditunggu dunia internasional di tengah ambisi besar, menciptakan perdamaian dunia. Dorongan Indonesia terhadap posisi ASEAN menuju peran global harus disisipkan sebagai upaya menciptakan kedaulatan, modernisasi pertahanan, dan keseimbangan ekonomi.
Karena itu keputusan bergabung dengan BRICS harus memberi benefit pada kawasan ASEAN, meskipun beresiko menimbulkan ketegangan baru dengan AS.
Narasi Prabowo harus "big deal," sehingga bisa lebih memorable daripada pidato Soekarno jika substansinya kuat.
Maka Presiden Prabowo seharusnya mengangkat isu-isu strategis yang mencerminkan posisi netral Indonesia dan kontribusinya bagi multilateralisme.
Pertama, isu Palestina harus menjadi prioritas utama, dengan dorongan kuat untuk pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Termasuk kecaman serangan Israel baru-baru ini guna mendukung stabilitas Timur Tengah.
Kedua, perubahan iklim dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana Indonesia bisa mensponsori isu lingkungan global, termasuk transisi energi dan konservasi hutan hujan.
Ketiga, hak asasi manusia sebagai bagian dari ujian politik, dengan merespons kritik internasional atas rekam jejak domestiknya.
Keempat, eskalasi geopolitik seperti rivalitas AS-Tiongkok dan perang Rusia-Ukraina, di mana Indonesia dapat mengusulkan kerangka "constructive pragmatism" sebagai model perdamaian, termasuk mediasi di konflik regional. Kelima, penguatan multilateralisme melalui BRICS dan ASEAN, dengan pengenalan konsep "Asta Cita" (delapan cita-cita) ke dunia untuk menekankan peran Indonesia sebagai jembatan. Isu-isu ini tidak hanya akan memperkuat “soft power” Indonesia, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai pemimpin tangguh dari Asean.
*) Dr. Eko Wahyuanto, dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global
