Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Demokrat Osco Olfriady Letunggamu meyakini Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dapat menyelesaikan persoalan sertifikat tanah elektronik di Indonesia.
"Soal sertifikat tanah elektronik ini menjadi prioritas tugas Presiden saat pelantikan. Saya sangat yakin, setelah ini akan dikebut Mas AHY," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis malam.
Osco yang juga Ketua Umum Pro Rakabuming Raka (Praka) mengatakan, AHY selama ini dikenal sebagai pimpinan yang mengedepankan gerak cepat kerja. Pemahamannya terhadap teknologi pun cukup mumpuni. Ia yakin, soal upaya penerbitan sertifikat tanah elektronik bakal menjadi prioritas utama.
Selain sertifikat tanah elektronik yang akan didorong lebih masif, hal lain yang menjadi perhatian AHY itu mengenai Hak Guna Usaha (HGU) perdagangan karbon (carbon trading). Selain itu, berkaitan dengan 120 juta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau 120 juta bidang (tanah) untuk masuk ke PTSL yang harus segera diselesaikan.
Baca juga: AHY sebut perjuangan bisa direalisasikan jika Demokrat gabung pemerintahan
"Untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan peraturan pemerintah itu harus segera diselesaikan karena banyak pihak yang ingin masuk," katanya.
Dia juga memuji Presiden Jokowi yang membeberkan satu per satu jabatan dan latar akademik, dari anak Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut saat dilantik. Hal ini menunjukkan kepercayaan sebagai Menteri ATR/BPN itu didasari dengan kemampuannya.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).
AHY dilantik menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto setelah ia ditunjuk Jokowi menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Pelantikan AHY dan Hadi digelar bersamaan di Istana Negara, Jakarta pada pukul 11.00 WIB.
Baca juga: Menteri ATR bangun koordinasi tuntaskan isu-isu sengketa tanah
