Ternate (Antara Maluku) - Kepolisian Daerah Maluku Utara menegaskan pengamanan aksi penolakan pasca-kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kota Ternate ditangani aparat kepolisian bukan massa adat dari Kesultanan Ternate.
"Kami tegaskan bahwa aparat kepolisian sebagai pengendali keamanan massa aksi unjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM bukan kelompok masyarakat ataupun massa dari Kesultanan Ternate," kata Kabid Humas Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara AKBP Hendri Badar di Ternate, Sabtu.
Pernyataan Kabid Humas Polda Malut tersebut disampaikan menyusul banyaknya kecaman dari berbagai elemen atas pengrusakan dan penganiayaan massa aksi pada Kamis lalu di depan kampus I Unkhair Ternate dan aparat kepolisian di sekitar aksi sengaja melakukan pembiaran.
Penganiayaan massa adat terhadap mahasiswa tersebut mengakibatkan dua mahasiswa bernama La Jodi (20 tahun) dan Iksan (22 tahun) mengalami luka serius akibat terkena pukulan benda keras dari massa adat yang menyerang kampus I Unkhair Ternate tersebut.
Hendri mengatakan, pihaknya juga tak akan mengizinkan kelompok tertentu yang akan melakukan aksi mahasiswa pasca-kenaikan harga BBM di kota Ternate, karena pengamanan sepenuhnya berada di tangan aparat kepolisian.
"Perlu kami tegasnya, tak ada perintah atau legitimasi dari Polda Malut kepada kelompok tertentu termasuk massa adat untuk melakukan pengamanan kepada massa aksi yang menolak kenaikan harga BBM," katanya.
Sementara itu, Pengamat dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr Nurdin Muhammad,M.Si ketika dikonfirmasi menyayangkan sikap aparat kepolisian yang melakukan pembiaran atas penganiayaan yang dilakukan massa adat kepada mahasiswa di kampus I Unkhair Ternate saat melakukan demo menentang kenaikan harga BBM.
Kalau mahasiswa melakukan aksi menentang kenaikan harga BBM jangan memanfaatkan masyarakat adat Kesultanan Ternate untuk menghadapi para mahasiswa itu, katanya.
