Jelang pilkada 2024, Pj Gubernur Maluku minta pemkab/pemkot pastikan netralitas ASN

Ambon (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Maluku Sadali Ie meminta penjabat wali kota dan bupati (pemkab/pemkot) yang baru dilantik untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku 2024.

"Saya minta kepada ketiga Pj Kepala Daerah yang baru dilantik untuk menjaga netralitas ASN menjelang pesta demokrasi lima tahunan nanti," kata Pj Gubernur Maluku Sadali IE dalam keterangan yang diterima di Ambon, Sabtu.

Hal itu dikatakan Sadali dalam pelantikan tiga Penjabat Bupati/Wali kota di Maluku, yakni Dominggus Nicodemus Boy Kaya sebagai Penjabat Wali Kota Ambon, Achmad Jais Ely sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Syarief Hidayat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Buru.

Pelantikan ketiga kepala daerah ini seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bodewin M. Wattimena sebagai Penjabat Wali Kota Ambon, Djalaludin Salampessy penjabat Bupati Buru dan Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati SBB, terhitung 24 Mei 2024.

Menurut Sadali, netralitas ASN adalah sebuah keniscayaan bukan hanya untuk ketiga daerah, tetapi lingkup Pemda Maluku dan semua kabupaten/kota se-Maluku.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung sepenuhnya kerja Penjabat Bupati/Walikota, termasuk menjaga keamanan, membangun koordinasi dan kolaborasi dalam membangun negeri tercinta. Ketiga penjabat kepala daerah saya harap kalian dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggungjawab yang diberikan untuk melayani masyarakat," ucap Sadali.

Selain memfasilitasi dan menyukseskan agenda nasional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November, Ia juga menekankan beberapa hal dalam mengawali tugas ketiga penjabat Kepala Daerah, yaitu memastikan alokasi dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Melakukan koordinasi internal, Forkopimda, DPRD, TNI-Polri, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya. Begitu juga kepada ASN dapat mendukung penuh pemimpin baru dilantik. Ketiga Penjabat Kepala Daerah juga harus memprioritaskan arahan Presiden tentang pengendalian inflasi, penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pilkada serentak," ungkapnya.