Pemprov Maluku intensifkan operasi pasar untuk kendalikan inflasi

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi  Maluku mengintensifkan operasi pasar sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah itu lewat kegiatan pasar murah hingga pemantauan harga bahan pokok.

“Langkah yang  diambil untuk pengendalian inflasi yakni operasi pasar yang tetap berjalan, pengawasan, serta gelar pasar murah terutama  menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Senin.

Sadali mengatakan hal itu saat mengikuti rapat koordinasi  terkait langkah konkret pengendalian inflasi daerah dan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di daerah dipimpin  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring.

“Dibutuhkan kerja sama berbagai pihak, serta  kepedulian bersama dalam penanganan inflasi, karena hal ini menjadi suatu yang mutlak guna menjaga kestabilan harga bahan pokok yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Menurutnya operasi pasar tersebut harus dilakukan pada 11 kabupaten dan kota di Maluku terlebih lagi untuk tiga daerah yang masuk dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Ambon,  Tual dan Kabupaten Maluku Tengah. 

Sadali menilai hal itu penting untuk menekan inflasi tahunan di daerah itu yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2024 menyentuh 3,21 persen.

Ia menilai Kabupaten Maluku Tengah telah menjaga inflasi dengan baik pada Mei 2024 dengan angka 1,01 persen , sementara  Kota Tual 3,70 persen per tahun, dan Kota Ambon 4,61 persen sehingga memicu naiknya angka inflasi  gabungan di tingkat Provinsi.

“Pengendalian inflasi ini penting dilakukan, karena merupakan suatu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, jika tidak dikendalikan maka daya beli turun, dan hal itu berarti pertumbuhan ekonomi juga akan merosot,” katanya.

Oleh sebab itu ia meminta  Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku harus menggelar rapat koordinasi dengan bupati wali kota, terutama tiga wilayah yang masuk penilaian Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Ambon, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah, dengan turut melibatkan kabupaten kota yang lain, seperti pada Kabupaten Buru yang memiliki angka inflasi yang tinggi.