Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku mengajak semua pihak terkait berkolaborasi untuk menghadirkan inovasi pendidikan di daerah itu.
"Membangun ekosistem pendidikan daerah yang inklusif membutuhkan kerja sama yang erat antara pihak terkait dalam negeri hingga mancanegara," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa.
Hal itu dikatakannya dalam lokakarya membangun ekosistem pendidikan daerah yang inklusif di Kota Ambon.
Sadali mengatakan, dalam upaya membangun eksosistem pendidikan inklusif, Pemerintah Provinsi Maluku telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Australia yang diwujudkan melalui program inovasi untuk anak sekolah guna perubahan yang positif dalam dunia pendidikan di Maluku.
“Meski lokus program inovasi fase tiga, pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun Pemerintah Provinsi Maluku sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, wajib mendukung sesuai dengan kewenangannya,” kata Sadali.
Hal itu disebabkan karena mencerdaskan bangsa adalah bagian dari tujuan bernegara yang diamanatkan dalam UUD 1945, di mana negara wajib melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyatnya.
“Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Maluku mendukung penuh program-program inovasi yang digagas hari ini untuk kita sama-sama mewujudkan kecerdasan anak bangsa di Maluku,” ujar Sadali.
Sadali juga mengatakan, berbagai persoalan yang dihadapi harus dipecahkan bersama untuk mendapatkan solusi, dalam rangka pendidikan dasar di Maluku yang lebih baik.
“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi pemicu untuk membangun kolaborasi sistem pendidikan di Provinsi Maluku yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pendidikan di daerah, agar bersama-sama mengembangkan gagasan dan memecahkan berbagai isu pendidikan di Maluku,” katanya.
Hadir juga pada kesempatan itu Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa didampingi Bunda PAUD, Kepala LLDIKTI Wilayah XII, Pembantu Rektor IAIN Ambon beserta Jajaran, Dekan FKIP Universitas Pattimura, Plh Sekretaris Daerah maluku Syuryadi Sabirin, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan lembaga vertikal, dan pemangku kebijakan.
