Menko PMK Pratikno pastikan pengurangan risiko bencana tetap menjadi prioritas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan upaya pengurangan risiko bencana tetap menjadi hal yang akan diprioritaskan oleh pemerintah era Kabinet Merah Putih.

Adapun upaya pengurangan risiko bencana yang akan dilakukan pemerintah akan mengacu atau memadupadankan dengan program kerja dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan beberapa kementerian/lembaga lainnya.

"Kemenko PMK siap ditugasi hal yang sesuai kemampuan untuk menurunkan risiko bencana itu semaksimal mungkin," kata Pratikno saat kunjungan kerja ke Kantor BNPB di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan bahwa akan berupaya maksimal dalam menavigasi arah kebijakan pengurangan risiko bencana antarkementerian/lembaga, legislatif, dan pemerintah daerah.



Berdasarkan hasil kajiannya bersama dengan jajaran BNPB, kata dia, fungsi koordinasi menjadi penting karena di dalamnya butuh pembagian tugas bersama dan memaksimalkan pos anggaran yang bisa dimanfaatkan.

"Di sisi lain juga memastikan BNPB selaku stakeholder penting untuk bisa selalu siap siaga. Kita tidak tahu kapan bencana akan terjadi," kata dia.

Diketahui pagu anggaran BNPB untuk rencana kerja tahun anggaran 2025 senilai Rp927,574 miliar. Jumlah itu mengalami penurunan sangat drastis sekitar 67,3 persen dari alokasi anggaran 2024. BNPB mengusulkan penambahan pagu anggaran tahun 2025 menjadi senilai Rp1,887 triliun ke Komisi VIII DPR-RI.



Salah satunya akan digunakan oleh BNPB untuk program Ekspedisi Desa Tangguh Bencana yang di dalamnya pemasangan sirene dan rambu-rambu sebagai alat peringatan dini, petunjuk evakuasi, dan sosialisasi kebencanaan di 181 desa yang berada pada 13 segmen megathrust.

Selanjutnya juga untuk belanja alat, perlengkapan dan kendaraan mobil kesiapsiagaan yang baru untuk menggantikan fasilitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sudah usang, sehingga bisa kembali dapat diandalkan untuk atasi bencana.

Berdasarkan data BNPB, sepanjang tahun 2023, Indonesia mengalami 5.400 kejadian bencana, 95 persen di antaranya adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, badai dan sebagian lain adalah kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.



Meskipun angka kejadian bencana naik 52 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dampak kerusakan dan jumlah korban jiwa dapat ditekan secara signifikan berkat inovasi teknologi dan edukasi mitigasi bencana yang terus dikembangkan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko PMK pastikan pengurangan risiko bencana tetap menjadi prioritas