Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam upaya mendukung Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Saya mengajak seluruh pegawai untuk terus belajar, berdiskusi, dan saling berbagi pengetahuan,” kata Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri di Ambon, Jumat.
Menurut dia, seluruh jajaran Kemenkumham harus siap menghadapi tantangan baru, setelah pemisahan kementerian hukum dengan integritas dan loyalitas untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Hal itu sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
“Kita pengendali hukum nasional, kita harus memiliki ilmu yang lebih dari pemda terlebih masyarakat umum maka dari itu penting belajar, diskusi dan transfer knowledge baik itu perancang peraturan perundang-undangan pelayanan kekayaan Intelektual, administrasi hukum umum maupun seluruh layanan Kemenkum,” ujarnya.
Selain itu, Saiful juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam bekerja dimulai dari disiplin berpakaian.
Kakanwil menyampaikan lima pedoman strategis dari Menteri Hukum, salah satunya adalah pengembangan potensi dan profesionalisme.
Ia menekankan bahwa perpanjangan Kementerian Hukum adalah tanggung jawab seluruh pegawai, sehingga setiap individu harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya.
“Perkuat sinergi antarlembaga, sebelum bersinergi dengan lembaga lain, kita memikirkan terlebih dahulu bagaimana kita bersinergi di dalam Kanwil Kemenkumham Maluku ini,” ujarnya.
Berlatar belakang memiliki pengalaman dan sepak terjang sebagai Kepala Subbidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Saiful menerangkan penyuluh hukum memiliki peran penting sebagai corong informasi.
“Untuk itu saya ingatkan pentingnya menjaga integritas dan teladan. Selain itu penting juga pelaporan LHKPN dan LHKSN sebagai indikator dalam meraih wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)," ujarnya.
