Menbud optimistis Indonesia bisa jadi negeri dengan seribu museum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadli Zon, mengungkapkan harapan besar terhadap masa depan dunia museum di Tanah Air dan berambisi untuk menjadi negeri dengan seribu museum, sejalan dengan semangat Komunitas Asosiasi Museum Indonesia.

Fadli Zon juga menegaskan bahwa upaya menjadikan Indonesia sebagai negeri seribu museum tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas.

"Kuantitas penting, tapi kualitas lebih penting lagi. Tapi kan kalau sudah ada kuantitasnya, kualitasnya bisa secara bertahap kita tingkatkan," kata Menbud Fadli Zon di Museum Nasional, Jakarta, Senin malam.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut, Fadli menyatakan bahwa kementeriannya akan melaksanakan berbagai pelatihan untuk pengelola dan kurator museum, bekerja sama dengan institusi internasional.

Ia juga menambahkan, jika Museum Nasional bisa menjadi benchmark, maka pelatihan akan diperluas ke museum-museum daerah dan swasta.

Terlebih, Fadli juga menyoroti kekayaan budaya Indonesia yang belum sepenuhnya tecermin dalam jumlah museum yang ada.

"Kalau sekarang ini sekitar 400an museum itu sebenarnya belum merepresentasikan kekayaan budaya kita. Sampai sekarang kita, misalnya belum ada museum fotografi aja belum ada. Museum fotografi belum ada, museum musik aja yang representatif gitu belum ada. Jadi masih banyak PR kita ke depan gitu," ungkapnya.

Namun, ia optimistis jumlah museum yang ada akan terus bertambah.

Adapun, beberapa museum baru yang sudah diaktifkan, seperti Museum Tan Malaka, Museum Sastra Indonesia, hingga Museum Taman Leang-Leang, juga merupakan bagian dari upaya tersebut.

Tak hanya itu, Fadli Zon mengungkapkan bahwa pembangunan museum juga tidak hanya terpusat di Jawa, melainkan juga luar Jawa, seperti Bali dan Sumbawa, akan segera dibangun museum baru, termasuk Museum Sarkofagus dan 'open air museum'.

Fadli menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan pembangunan museum.

"Makanya perlu ada 'public private partnership', tidak semuanya harus melalui APBN, bisa juga dari 'private sector' yang kita dorong dari individu, kemudian dari desa-desa itu, bukan semuanya dari kita," ujar Menbud.