Ternate (ANTARA) - Pemerintah dan DPR RI sepakat agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dibahas lebih lanjut dalam Rapat Paripurna DPR RI.
”Setelah menerima, mendengarkan, dan melihat pendapat akhir fraksi-fraksi, maka dapat kami simpulkan, dari delapan fraksi di Komisi VI DPR RI telah menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II, dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang,” kata Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini saat memimpin Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI.
Mewakili Pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, Pemerintah mendukung RUU BUMN untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Paripurna.
”Kami mewakili Presiden RI, dalam rapat ini pemerintah menyatakan mendukung RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk dibahas lebih lanjut di dalam rapat tingkat II, Rapat Paripurna DPR RI,” tuturnya pada Sabtu (01/02/2025) di Jakarta.
Supratman mengatakan, RUU BUMN dibuat untuk mendukung visi dan arah kebijakan pemerintah terkait BUMN dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.
Selain itu, Pemerintah juga memandang BUMN sebagai aset strategis negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional.
“BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien dan berdaya saing global, antara lain dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, refocusing, dan langkah-langkah lain untuk kemudian dapat menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus, dan memberikan nilai tambah,” kata Menkum.
Lebih lanjut Menkum menyampaikan, dalam Asta Cita yang telah dicanangkan, pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
”BUMN diharapkan menjadi motor penggerak dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam. Nikel, bauksit dan tembaga diharapkan dapat menjadi penguatan rantai pasok industri strategis seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, dan juga untuk peningkatan kandungan lokal dan subtitusi impor untuk memperkuat kemandirian ekonomi,” ucap dia.
Selain dalam penciptaan nilai melalui hilirisasi, BUMN juga diharapkan dapat menjadi agen pembangunan nasional dengan melakukan beberapa hal yang dapat memberikan kontribusi fiskal penerimaan negara melalui deviden dan pajak.
”BUMN dapat melakukan peningkatan konektivitas yang berkualitas dan merata diseluruh wilayah Republik Indonesia, peningkatan ketahanan energi pangan nasional, pemrberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat melakukan kontribusi fiskal penerimaan negara melalui deviden dan pajak,” kata dia.
Kakanwil Kemenkumham Malut, Budi Argap Situngkir mendukung upaya Menkum Supratman dan DPR dalam mendorong RUU BUMN karena merupakan upaya mendukung Asta Cita pemerintah guna akselerasi daya saing global.
Dalam konteks Malut, Budi menilai wilayah dengan sumber daya alam melimpah ini, dibutuhkan peran BUMN sebagai penggerak industri pengolahan berbasis sumber daya alam, dengan tetap mengedepankan aspek lingkungan, pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, dan ekonomi kerakyatan berkelanjutan dan berkeadilan.
Selain Menteri Hukum, Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara.
Baca juga: Kemenkum bersinergi prioritaskan pelayanan publik di masa transisi
