Ternate (Antara Maluku) - Sejumlah elemen gerakan dari mahasiswa di Ternate, Maluku Utara (Malut), Sabtu, tetap melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM dengan menggunakan dua truk dan ratusan kendaraan roda dua.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta Badko Maluku-Maluku Utara kembali melancarkan gelombang demonstrasi menentang kenaikan harga BBM bersubsidi.
Aksi yang dipusatkan di depan Kantor eks Gubernur itu berjalan lancar, namun sempat membuat aktivitas kendaran yang melintasi jalur tersebut terhenti. Polisi yang mengawal aksi juga sudah mulai ramah, tidak seperti sebelumnya.
Dalam orasi Ketua Umum HMI Cabang Ternate Lutfi Robo mengatakan, jika Presiden masih tetap bersikeras untuk tidak menurunkan harga BBM di awal pemerintahanya, maka disebutkan hal itu sangat keliru.
"Karena ketika BBM tetap naik maka akan berdampak terhadap kenaikan harga barang lainya, terutama di sektor transportasi darat maupun laut, padahal, masih banyak hal yang belum sama sekali diselesaikan Presiden Jokowi, seperti bagaimana upaya sehingga pemerintahan Jokowi-JK dapat menghilangkan mafia-mafia migas, BBM maupun korupsi yang setiap saat terus terjadi.
Lutfi mengatakan, jika kenaikan harga BBM ini tetap dipertahankan, maka akan sangat bertentangan dengan UU nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.
Tak hanya itu saja, dia juga mengatakan kenaikan harga BBM juga memberikan dampak terhadap inflasi pada harga kebutuhan pokok masyarakat, bahkan itu telah terjadi jauh sebelum penetapan kenaikan harga BBM. "Untuk itu apapun yang terjadi HMI tetap mengutuk kenaikan harga BBM.
Bahkan, dengan sejumlah program yang dirancang presiden Joko Widodo seperti, program pendidikan kesehatan gratis, memberantas kemiskinan, memberantas buta huruf pendidikan, yang saat ini dirasakan adalah sebuah kebohongan.
"Karena Jokowi sendiri buta terhadap pendidikan, presiden indonesia ini sangat naif dalam menentukan kebijakan, karena rencana kenaikan harga BBM ini merupakan bagian dari ketidak mampuan Jokowidodo dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa, mensejahterakan rakyat, sebab kenaikan ini tidak memiliki analogi substansi," ujarnya.
