Ketua Komisi I DPR: Markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil agar bisa leluasa jika ada pergerakan pasukan atau kegiatan militer lainnya, guna tidak membahayakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Utut menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat. Ia juga sekaligus menanggapi peristiwa pemusnahan amunisi milik TNI di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan sedikitnya 13 orang, sembilan di antaranya sipil.

"Hemat saya ke depan itu kita perbaiki, misalnya [markas] TNI itu harus jauh dari [permukiman] masyarakat sipil," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu, menurut dia, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri juga dekat dengan permukiman.

"Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar nggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek," kata dia.

Dia pun tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah. Maka dari itu, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut dia, negara-negara lain memiliki instalasi militer yang jauh dari masyarakat. Namun hal itu bukan dimaksudkan sebagai "menjauhkan diri", melainkan agar instalasinya bersifat steril.

"Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam," kata dia.

Dia mengatakan bahwa kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, itu bukan yang pertama kali terjadi. Namun, kejadian itu harus menjadi tragedi yang terakhir kalinya.

"Biar Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi," katanya.