Legislator: Daerah Otonom Baru Ciptakan Rasa Nyaman

Ambon (Antara Maluku) - Pembentukan daerah otonom baru (DOB) bukan saja dapat mengatasi persoalan terbatasnya rentang kendali pemerintahan, tetapi juga dapat mejadi cara menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat, kata anggota Komisi A DPRD Maluku, Herman Hatu.

DOB akan dapat menangggulangi banyak daerah di Maluku yang rawan perkelahian antarkampung akibat terbatasnya personel keamanan baik Polri maupun TNI, kata anggota komisi A DPRD Maluku, Herman Hatu di Ambon, Senin.

Lewat pembentukan DOB, lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab dan bertugas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dengan sendirinya juga tercipta.

Menurut Herman, wilayah hukum Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease cukup luas dan terdiri dari pulau-pulau, sehingga dari sisi manajemen pengamanannya belum terlalu efektif.

Belum lagi wilayah kerja Polres ini mencakup seluruh daerah Kota Ambon dan sebagiannya masuk Kabupaten Maluku Tengah seperti Pulau Saparua dan Haruku.

Tetapi kalau Lease, Leihitu dan Salahutu dimekarkan menjadi sebuah daerah otonom yang baru, maka secara otomatis akan dibangun pula kantor Polres dan Kodim yang baru.

"Tentunya jumlah personel keamanan baik TNI maupun Polri akan bertambah sehingga sistem penanganan konflik lebih terkoordinatif, cepat dan efisien," kata politisi asal Partai Nasional Demokrat ini.

Herman Hatu juga minta berbagai pihak untuk tidak melakukan penafsiran yang subjektif terkait belum adanya rekomendasi Bupati dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas rencana pemekaran sejumlah daerah otonom baru.

Lease sudah penuhi syarat pemekaran sebagai kabupaten kepulauan karena ada empat kecamatan tetapi itu bukan syarat tunggal, namun harus ada persetujuan bupati dan DPRD.

"Pertanyaannya, sudahkah bupati dan DPRD meletakn visi dalam rangka pemekaran daerah otonom baru itu sendiri atau belum," ujarnya.

Karena sampai hari ini legislatif belum mendengar apa visi mereka, tetapi juga bukan berarti komisi A DPRD Maluku melompati kewenangan itu, namun misi wakil rakyat adalah perencanaan pemekaran itu sendiri.