Ambon (Antara Maluku) - DPRD Provinsi Maluku menginginkan pemerintah lebih mendukung dan mengembangkan pola transmigrasi lokal (translok) di daerah ini.
"Rakyat Maluku juga punya masalah yang kompleks dalam bidang ekonomi sehingga banyak yang masih tergolong miskin. Jadi, kita tidak setuju kalau pemerintah mengirim transmigran dari daerah lain," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Selasa.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini terus berupaya meningkatkan program transmigrasi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Namun DPRD Maluku lebih memilih program transmigrasi lokal untuk memindahkan penduduk dari kawasan yang padat dan banyak berada di bawah garis kemiskinan ke lokasi baru yang disiapkan pemerintah.
Maka lewat program translok yang didukung pemerintah, katanya, tentunya akan membantu program daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program transmigrasi.
Apalagi, kata Richard, masyarakat Maluku seperti di Pulau Saparua, Haruku, Nusalaut, maupun Pulau Ambon masih bersedia mengikuti program transmigrasi lokal bila ditawarkan pemerintah.
Penduduk yang sudah mengikuti program translok juga tidak akan mudah menjual rumah serta lahan mereka kepada orang.
Bila progam ini dijalankan tentunya akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku sebab mereka pada dasarnya adalah berpfosei sebagai nelayan dan petani.
"DPRD mendorong pemerintah mendukung program translok agar dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran sehingga secara perlahan bisa mengeluarkan Maluku dari provinsi termiskin ke empat di Indonesia," ujar Richard.
