Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku merombak struktur birokrasi dengan melantik 242 pejabat eselon III dan IV, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Rabu menegaskan langkah ini merupakan bagian dari visi transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia emas 2045 sebagaimana dituangkan dalam tujuh Sapta Cita. Pemprov Maluku.
“Pelantikan ini harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” katanya.
Pada perombakan birokrasi tersebut, 225 pejabat mengisi jabatan struktural, terdiri dari 121 pejabat administrator (eselon III) dan 134 pejabat pengawas (eselon IV), sementara 17 lainnya menempati jabatan fungsional.
Dalam birokrasi Pemprov Maluku, Pejabat eselon III (administrator) bertugas memimpin bidang atau bagian dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka menerjemahkan kebijakan pimpinan menjadi program kerja, mengoordinasikan pelaksanaannya, serta membina pejabat eselon IV dan staf agar kinerja sesuai target pemerintah provinsi.
Sementara itu, pejabat eselon IV (pengawas) memimpin seksi atau subbagian. Perannya lebih teknis-operasional, yakni mengawasi langsung pekerjaan staf, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, serta menyusun laporan kinerja untuk dilaporkan ke eselon III.
Singkatnya, eselon III mengatur bidang, eselon IV mengawasi seksi, keduanya menjadi penghubung penting antara pimpinan OPD dan staf pelaksana agar kebijakan Pemprov Maluku berjalan efektif.
Menurut Hendrik, berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor 2069 tanggal 3 September 2025, reposisi ASN diartikan sebagai kebutuhan organisasi, bukan sekadar rotasi jabatan.
Oleh sebab itu ppara pejabat yang telah dilantik diminta untuk dapat menghadirkan inovasi atas sejumlah terobosan strategis selama tujuh bulan belakangan dalam pemerintahan Hendrik-Vanath, mulai dari program Maluku Integrated Port, kebijakan transhipment, penguatan sektor pertanian, hingga pengembangan komoditas unggulan cengkeh, pala, dan kelapa.
“Saya minta para pejabat untuk menjunjung tinggi integritas ASN, membangun koordinasi lintas pemerintahan, adaptif terhadap perubahan zaman, serta menjaga sumpah jabatan dengan memberikan pelayanan terbaik. Jabatan adalah amanah yang akan dievaluasi secara periodik,” tegasnya.
