Bondowoso (ANTARA) - Inilah kesempatan terbaik bagi TNI untuk memanfaatkan momen terkait persoalan dengan seorang pemengaruh di media sosial Ferry Irwandi.
Saatnya TNI mengedepankan potensi komunikasi sosial (Kosmos) yang menjadi salah satu strategi menjaga keamanan negara, yakni membuka pintu dialog dengan Ferry Irwandi.
Awalnya, TNI berencana menempuh jalur hukum, dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap institusi TNI yang diduga dilakukan oleh Ferry Irwandi.
Ketika itu, Senin (8/9), Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring mendatangi Direktorat Siber Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai kemungkinan dugaan pencemaran nama baik oleh Ferry Irwandi itu dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Atas upaya konsultasi dari TNI itu, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa laporan untuk kasus pencernaan nama baik, sesuai keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), tidak bisa dilakukan oleh instansi alias harus oleh perorangan.
Terlepas dari ketentuan bahwa laporan pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan oleh perorangan, menyelesaikan masalah dengan masyarakat sipil lewat pendekatan dialogis, justru akan mengangkat nama baik TNI di mata rakyat.
Apalagi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra juga menyarankan agar TNI membuka pintu dialog atau komunikasi dengan Ferry Irwandi.
Bahkan, Menko Kumham Impas juga menekankan agar TNI mengedepankan prasangka baik dan sikap yang terbuka.
Pendekatan Komsos
Menghadapi kasus ini, saatnya TNI menerapkan salah satu strategi untuk mengambil hati rakyat, yakni komunikasi sosial, yang berangkat dari paradigma bahwa TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dalam urusan menarik simpati, nama harum pasukan TNI bukan hanya diakui di dalam negeri. Di kancah internasional, yakni sebagai pasukan perdamaian PBB, prajurit kita dikenal sebagai pasukan perdamaian yang pandai dan mahir mengambil hati warga di negara penugasan.
Demikian juga dengan sikap TNI ketika membantu Polri dalam menangani aksi demonstrasi, pada akhir Agustus 2025. Di Surabaya, seorang perwira menengah Marinir TNI Angkatan Laut (AL) tampak diterima dengan penuh riang oleh peserta aksi. Kala itu, sang perwira mendekati para pengunjuk rasa menggunakan media air mineral yang dijual oleh pedagang asongan.
Di Jakarta, pasukan dari Kostrad TNI Angkatan Darat, Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat TNI Angkatan Udara, termasuk Marinir, tidak berhadap-hadapan menggunakan senjata dengan para pengunjuk rasa. Pasukan tempur itu justru berbincang santai dengan para demonstran yang berada di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu, 30 Agustus.
Secara citra, penyelesaian kasus TNI dengan Ferry Irwandi akan terlihat elegan jika dilakukan dengan pendekatan Komsos atau dialog.
Falsafah Jawa barangkali bisa menjadi bingkai rasional terhadap TNI untuk memilih jalur dialogis, yakni "Menang jadi arang, kalah jadi abu". Artinya, menang atau kalah dalam proses hukum, dengan melaporkan Ferry Irwandi ke kepolisian, justru tidak akan memberi keuntungan apa-apa bagi nama baik TNI.
Bahkan, ketika mengadukan Ferry Irwandi ke proses hukum baru sebatas rencana, sudah banyak lembaga masyarakat yang menolak keinginan tersebut.
Artinya, menempuh jalur hukum terkait pencemaran nama baik, justru kontraproduktif dengan upaya TNI menjadi lebih profesional dan fokus pada aspek pertahanan negara, setelah melewati proses politik pada era Reformasi.
Institusi TNI sempat menjadi sorotan karena, dengan konsep dwifungsi, terlalu masuk ke dunia politik praktis selama Orde Baru. Praktik dwifungsi itu menjadi bahan dan sasaran aksi demo mahasiswa ketika gerakan reformasi bergulir pada 1998.
Dalam perjalananya, TNI berhasil menunjukkan diri sebagai institusi yang konsisten untuk betul-betul tunduk pada keputusan politik negara. TNI tidak lagi terlibat dalam politik praktis.
Lambat laun, institusi TNI ini mendapatkan tempat di hati rakyat. Tidak hanya itu, dunia juga mengakui kehebatan TNI yang semakin profesional. Pengakuan kehebatan militer Indonesia itu dapat kita lihat dengan terus digelarnya Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS).
Latgabma yang diprakarsai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu, pada 2025 diikuti 6.501 personel tentara dari dari 13 negara sahabat, dengan kekuatan militer super tangguh, seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Australia, Jepang, dan negara lainnya.
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa Latgabma Super Garuda Shield menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam perdamaian di Kawasan Indo-Pasifik.
Bagi Kuasa Usaha ad-interim (KUAI) Amerika Serikat untuk Indonesia Peter Haymond, Latgabma Super Garuda Shield 2025 sebagai langkah konkret Indonesia dalam mengambil inisiatif sebagai mitra yang menghimpun negara-negara yang sepemikiran untuk mewujudkan tujuan menjaga perdamaian dunia tersebut.
Pengakuan lainnya terlihat ketika Presiden Prabowo Subianto diundang bersama kontingen Indonesia pada parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris, Prancis, pada pertengahan Juli 2025.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mendapatkan undangan dari Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri parade militer China di Beijing pada 3 September 2025. Parade militer tersebut untuk memperingati 80 tahun kemenangan China dalam perang melawan agresi Jepang dan Perang Dunia anti-fasis.
Karena itu, terkait kasus dengan Ferry Irwandi, TNI menghadapi ujian untuk tetap memiliki nama harum di mata rakyat. Pilihan penyelesaian lewat jalur hukum merupakan pilihan terakhir, ketika forum dialog tidak menemukan kesepahaman.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendialogkan kasus Ferry Irwandi dengan TNI
