Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa parlemen harus mengambil peran strategis dalam mendorong percepatan transisi energi dan aksi iklim yang lebih nyata guna menghadapi dampak krisis iklim yang semakin meluas.
Menurut dia, Indonesia masih sangat bergantung besar pada energi fosil, khususnya batu bara karena 60 persen kebutuhan listrik nasional masih bersumber dari batubara. Padahal, kata dia, Indonesia mempunyai potensi sumber energi terbarukan yang berlimpah.
“Di radius 150 km dari Jakarta saja terdapat enam PLTU batubara. Di sisi lain, saat ini kita menghadapi polusi udara yang serius termasuk diantaranya bersumber dari emisi transportasi, industri, dan rumah tangga,” kata Eddy di Jakarta, Rabu.
Dia menilai polusi udara dan perubahan iklim semakin terasa dan berdampak pada kehidupan sehari-hari, mulai dari banjir dan hujan deras di musim kemarau hingga indeks kualitas udara yang memburuk. Menurut dia, kondisi ini tidak bisa lagi disebut sekadar perubahan iklim, melainkan sudah masuk kategori krisis iklim.
“Krisis iklim adalah kenyataan yang dampaknya sudah kita rasakan: suhu udara meningkat, kualitas udara memburuk, dan fenomena alam tidak lagi terprediksi. Kita harus bergerak cepat dengan manajemen krisis juga," katanya.
Indonesia, kata dia, sebenarnya memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari surya, air, panas bumi, hingga arus laut. Namun potensi tersebut belum digarap optimal, sementara ketergantungan impor energi masih tinggi.
Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak setiap harinya. Kondisi ini membuat ketahanan energi kita rentan.
Di pun bersyukur RUU Pengelolaan Perubahan Iklim masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Hal itu merupakan bentuk dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan energi dengan fokus pada aksi iklim yang konsisten dan transisi dari fosil ke energi terbarukan yang bertahap.
"Kita membutuhkan payung hukum yang kuat agar mitigasi dan adaptasi iklim berjalan konsisten, termasuk perlindungan bagi masyarakat yang terdampak," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wakil Ketua MPR: Parlemen harus terdepan dorong transisi energi
