Kerja Sama Polri-IOM Berakhir September 2016

Ambon, 22/9 (Antara Maluku) - Manejer proyek program kerja sama sama Polri-Organisasi Internasional untuk Migrasi (IMO), Peter Kern mengatakan, dirinya sudah terlibat dalam proyek ini sejak April 2013 dan programnya akan berakhir pada September 2016.

"Proyek ini untuk mendukung Polmas di Indonesia, jadi pemerintah kerajaan Belanda merasa hal ini sangat penting dilakukan karena itu bisa mendukung keamanan di Maluku dan peningkatan perekonomian masyarakat," kata Peter di Ambon, Selasa.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi DPRD Maluku, dipimpin Richard Rahakbauw.

Menurut dia, karena ini merupakan sebuah program yang akan berakhir program kerjasamanya pada 2016, maka pemerintah yang akan mengambil alih kegiatannya.

Program ini sudah dilakukan kepada polisi untuk mengubah pola berfikir karena tujuan utama dari proyek ini guna mencegah terjadinya kejahatan.

"Jadi polisi bisa mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di masyarakat dan sebaliknya masyarakat bisa tahu apa yang akan dilakukan polisi," tegas Peter.

Sehingga diharapkan juga nantinya gubernur dan DPRD Maluku bisa mengalokasikan dana agar proyek ini bisa berkelanjutan setelah IOM selesai dengan pemerintah Belanda pada September 2016.

"Hasil pembicaraan kami dengan beberapa pihak termasuk kepolisian bahwa banyak orang merasa program ini sangat baik dan minta dilanjutkan sehingga perlu ditangani oleh pemerintah daerah bersama DPRD, tandasnya.

Koordinator proyek kerjasama sama Polri-IMO Indonesia, Kombes Pol (Purn) Pengasihan Gaut menjelaskan, program ini sudah berjalan sebanyak tiga tahap pada sejumlah daerah di tanah air.

Yang tahap pertama di Situbondo dan Bogor, tahap ke dua di Jakarta untuk rencana aksi nasional tentang HAM dan tahap ketiga dipusatkan di Maluku, Papua, dan Papua Barat.

"Jadi kedatangan mereka ini untuk mengetahui sejauh mana kerjasama ini diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat Maluku termasuk pihak kepolisian," ujarnya.

Kemudian mereka ingin tahu kegiatan ke depan itu apa yang perlu dilakukan, sehingga disarankan oleh Wakil Ketua DPRD kalau bisa disulkan Rp1 miliar tetapi harus dibarengi program peningkatannya.

Tahun 2005 lalu memang sudah pernah dilakukan program kerjasama antara Polri dan IOM, tetapi hilang begitu saja karena waktu ada pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

Program ini awalnya tidak berjalan baik karena pemerintah tidak ikut serta, tetapi sekarang baru begitu aturannya secara bertahap.

Dia menambahkan, awalnya program kerjasama ini didanai oleh Pemerintah Kerajaan Belanda sehingga kehadiran mereka untuk mengetahui sejauh mana manfaatnya bagi Maluku terutama dalam masalah keamanan.