Pemprov Maluku Diminta Bantu Anggaran Polri-IOM

Ambon, 22/9 (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diminta membantu penyediaan anggaran untuk melanjutkan kerja sama Polisi - International Organization for Migration(IOM) karena pendanaan dari pemerintah Belanda maupun Uni Eropa berakhir pada September 2015.

Manager Proyek Kerja Sama Polri dan IOM Tahap III, Peter Kern, di Ambon, Selasa, meminta kesediaan Pemprov Maluku menyediakan anggaran untuk mendukung program reformasi Polri di daerah ini.

"Kami sudah bertemu DPRD Maluku, Selasa (22/9) pagi dan disikapi alokasi anggaran Rp1 miliar untuk kelanjutan program reformasi Polri di daerah ini," ujarnya.

Kerja sama yang direalisasikan sejak 2004 itu untuk mempercepat reformasi Polri dalam rangka merealisasikan pelayanan prima, menegakkan hak azasi manusia (HAM) dan menerapkan Pemolisian Masyarakat (Polmas).

Peter yang didampingi Koordinator Proyek Kerja Sama Polri - IOM tahap III, Pengasihan Gaut itu mengemukakan, program itu telah direalisasikan di jajaran Polda Maluku maupun Polres di daerah ini.

Programnya dikembangkan di masing-masing Polsek hingga tingkat Negeri (sapaan desa di Maluku).

"Kami menjadwalkan ke Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (22/9) petang untuk membentuk Polmas Negeri Amahai," katanya.

Dia mengemukakan, realisasi kerjasama ini meliputi Maluku, Papua dan Papua Barat dengan tujuan mengimplementasikan Polmas.

"Jadi kerja sama ini diarahkan untuk memberikan dukungan bagi Polri dalam rangka mengimplementasikan strategi Polmas dalam konteks Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) guna mempercepat reformasi," tegas Peter Kern.

Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Hukum dan Politik, Bakri Lumbessy, mengatakan, permintaan  Proyek Kerja Sama Polri dan IOM Tahap III yang melibatkan staf Kedubes Belanda untuk Indonesia, Maarten Van Den Bosch itu akan disampaikan kepada Gubernur, Said Assagaff.

"Saya saat pertemuan didampingi Kepala Kesbangpol, Ali Selang dan Kasat Polisi Pamong Praja Maluku, Jusuf Putirulan akan melaporkan permintaan tersebut kepada Gubernur Said yang pastinya berkoordinasi dengan DPRD karena ini berkaitan dengan anggaran," ujarnya.

Sebelumnya, kerja sama Polri dan IOM direalisasikan di Polres Situbondo (Polda Jawa Timur), Polresta Bogor (Polda Jawa Barat), Polresta Pontianak (Polda Kalimantan Barat), Polda Metro Jaya, Poltabes Denpasar (Polda Bali), Poltabes Barelang (Polda Kepulauan Riau) dan  Polda Nanggroe Aceh Darussalam.