Malut Tidak Siapkan Lahan Baru untuk Transmigrasi

Ternate, 31/10 (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) pada 2017 tidak menyediakan lahan baru untuk lokasi transmigrasi, tetapi memprioritaskan pembenahan lokasi transmigrasi yang telah ada.

"Malut masih tetap membuka diri bagi masuknya transmigran dari daerah lain, tetapi untuk 2017 tidak ada penempatan transmigran baru, karena banyak lokasi pemukiman transmigran di Malut yang harus dibenahi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Malut Umar Sangaji di Ternate, Senin.

Pembenahan lokasi permukiman transmigran itu yang akan dilakukan khususnya pembenahan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan lokasi permukiman transmigran dengan jalan utama ke daerah pemasaran, irigasi pertanian dan berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan transmigran.

Ia mengatakan, lokasi transmigran di Malut umumnya telah berkembang menjadi sentra pertanian, tetapi untuk memasarkan komoditas pertaniannya terhambat dengan rusaknya akses jalan ke daerah pemasaran sehingga tidak jarang produk pertanian mereka menjadi rusak, terutama produk sayuran.

Padahal produk pertanian yang dihasilkan dari lokasi pemukiman transmigran itu sangat dibutuhkan di sejumlah kota di Malut seperti Ternate dan Sofifi, bahkan daerah ini terpaksa harus mendatangkan produk itu dari luar Malut, seperti dari Sulawesi dan Gorontalo.

"Kalau akses transportasi dari lokasi pemukiman transmigrasi ke daerah pemasaran seperti Ternate dan Sofifi menjadi lancar maka semua masalah itu bisa diatasi dan inilah yang menjadi prioritas kami pada 2017," kata Umar Sangaji.

Lokasi pemukiman transmigran di Malut yang berkembang menjadi sentra pertanian di antaranya di wilayah Wasilei dan Subaim, Kabupaten Halmahera Timur, bahkan daerah ini kini mampu menyumbang produksi beras bagi kebutuhan Malut sedikitnya 340 ribu ton per tahun.

Di Kabupaten Halmahera Timur, menurut Umar Sangaji, nantinya akan dibuka sawah baru seluas 5.000 ha, yang dalam pengelolaannya akan melibatkan transmigran dari daerah lain, tetapi belum bisa dipastikan kapan akan direalisasi karena masih harus koordinasikan dengan berbagai instansi terkait.