Ternate, 23/6 (Antaranews Maluku) - Pasangan calon (Paslon) Gubernur/Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba/Al Yasin Ali (AGK/YA) menggelar kampanye akbar di Kota Ternate yang dihadiri pengurus DPP PDIP, Sabtu.
Kampanye terakhir AGK/YA itu dihadiri ribuan pendukung dan simpatisan, dan menghadirkan juru kampanye dari DPP PDIP, PKPI serta tiga kepala daerah yang menyatakan sikap mendukung paslon.
Ketua DPP PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan, alasan PDIP mencalonkan paslon AGK/YA karena telah terbukti membangun sarana infrastruktur hingga ke pelosok Pulau Halmahera.
Bahkan, selama menjabat sebagai wagub dan gubernur Malut perioden 2014-2019 tidak pernah terlibat dalam berbagai kasus korupsi dan menjadi salah satu pejabat yang sederhana dan lebih mementingkan kepentingan publik ketimbang kepentingan pribadinya.
"Untuk itu, tidak ada alasan bagi warga Malut untuk tidak mendukung paslon AGK/YA, karena terbukti selama memimpin Malut banyak capaian keberhasilan yang diperoleh, salah satunya pembangunan jalan di seluruh kabupaten/kota di Malut telah terealisasi," kata Budiman.
Sedangkan, Ketua DPD PDIP Malut, Muhammad Senen dalam orasinya menyebutkan kalau selama menjadi gubernur Malut, AGK telah membangun 800 km jalan lingkar mulai dari ujung utara hingga selatan Pulau Halmahera.
Oleh karena itu, saat ini, paslon AGK/YA fokus untuk menyelesaikan berbagai program yang belum dituntaskan mulai dari infrastruktur jalan hingga pendidikan dan kesehatan gratis sebagai program unggulan kedepan.
Dalam kampanye akbar yang dihadiri ribuan pendukungnya itu, Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba, Bupati Halmahera Barat Dani Missy dan Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim menyatakan komitmennya memenangkan paslon AGK/YA di daerahnya hingga 80 persen kemenangan.
Sementara itu, Pasangan calon gubernur/wakil gubernur Malut, Burhan Abdurahman/Ishak Djamaluddin (Burhan/Jadi) berjanji akan membenahi tata kelola pemerintahan dan keuangan yang amburadul.
Calon Gubernur Malut, Burhan Abdurahman ketika dihubungi menyatakan, kalau rakyat Malut memberi kepercayaan, langkah awal yakni membenahi tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, pendidikan dan kesehatan, karena Pemprov Malut saat ini dalam kondisi yang kritis dan memiliki banyak hutang ke pihak ketiga, tentunya akan menghambat proses pembangunan di Malut.
Dia menyatakan, prihatin dengan kondisi Malut mulai dari pembenahan infrastruktur yang belum merata hingga sarana pendidikan belum memadai, sehingga, berbagai konsep telah disiapkan dalam rangka menciptakan kesejahtraan, apalagi provinsi sudah berumur 19 tahun, rakyat belum merasakan pembangunan secara merata.
