Ambon (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat, inflasi bulanan Provinsi Maluku pada Oktober 2019 meningkat, namun secara tahun berjalan masih berada dalam sasaran inflasi.
"Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Oktober 2019 tercatat mengalami inflasi 0,25 persen secara bulanan (month to month/mtm), dan secara tahun berjalan sebesar 3,20 persen (year to date/ytd), masih berada pada sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy)," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Noviarsano Manullang di Ambon, Selasa.
Namun demikian, inflasi Oktober 2019 lebih tinggi dari September 2019 yang tercatat sebesar 0,01 persen (mtm).
Inflasi Maluku perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah karena secara tahunan mencapai 5,29 persen (year on year/yoy) pada Oktober 2019.
Tiga kelompok komoditas yang menjadi penyebab inflasi Maluku pada Oktober 2019 adalah kelompok makanan jadi, kelompok sandang, kelompok pendidikan dengan inflasi masing-masing 2,03 persen (mtm), 0,21 persen (mtm) dan 0,17 persen (mtm).
Dia mengatakan, pada kelompok makanan jadi, inflasi utamanya disebabkan oleh gado-gado, mie dan cap cay. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya harga komoditas sayuran di Kota Ambon.
"Sub kelompok sayur-sayuran di Kota Ambon pada Oktober 2019 mengalami inflasi yang tinggi, hingga 10,44% (mtm), terutama komoditas daun singkong, daun melinjo dan kangkung yang disebabkan oleh turunnya jumlah pasokan," ujarnya.
Pasca bencana banyak petani sayuran dan hortikultura yang mengurangi aktivitas bercocok tanam dan kembali ke daerah asalnya masing-masing.
"Naiknya harga beberapa komoditas makanan jadi juga dipicu oleh naiknya harga bumbu seperti jeruk nipis, cabai rawit dan penyedap makanan, inflasi pada kelompok sandang disebabkan oleh subkelompok sandang anak-anak. Tingginya permintaan dalam rangka pemberian bantuan pasca gempa di Kota Ambon menjadi salah satu penyebab naiknya harga pakaian," katanya.
Selain itu, inflasi kelompok sandang disebabkan oleh naiknya harga emas perhiasan sejalan dengan naiknya harga emas dunia.
Menurutnya, sebagian besar pakaian di Maluku masih didatangkan dari luar Maluku, kemudian inflasi kelompok pendidikan disebabkan oleh naiknya biaya kursus komputer, harga kertas HVS serta buku pelajaran.
Di sisi lain, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm) pada Oktober 2019 yang utamanya disebabkan oleh turunnya harga tiket angkutan udara.
Noviarsano mengatakan, harga tiket angkutan udara maskapai Lion Air rute Ambon-Jakarta, Ambon-Makassar dan Ambon-Langgur mengalami penurunan, sedangkan untuk rute Ambon-Saumlaki harganya cenderung meningkat.
Potensi naiknya harga tiket angkutan udara masih dapat terjadi mengingat Garuda Indonesia sudah tidak melayani rute Ambon-Langgur dan Ambon-Saumlaki sejak Oktober 2019.
Dia menjelaskan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok di Maluku, terutama pasca terjadinya gempa di Pulau Ambon dan Pulau Seram.
Stok bahan pokok seperti beras, telur ayam ras, tepung dan minyak goreng di Kota Ambon tetap terjaga. Namun demikian, stok sayuran dan cabai masih terbatas karena mayoritas masih harus didatangkan dari luar Maluku.
Menyikapi hal tersebut, TPID Provinsi Maluku telah mencanangkan program penanaman cabai di lingkungan kantor. Program ini rencananya akan dilombakan antar Instansi dan Dinas terkait yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas cabai di pasar.
Inflasi Provinsi Maluku pada 2019 diperkirakan akan berada pada tingkat yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5%±1% (yoy).
Dia menambahkan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga.
Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
