Ambon (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Maluku menyatakan kekecewaan kepada Gubernur setempat, Murad Ismail yang dinilai malas masuk kantor sehingga mempengaruhi pelayanan publik, makanya diprakirakan penilaian 2019 masuk zona merah.
Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hassan Slamet di Ambon, Selasa, memastikan laporan maupun keluhan masyarakat dengan mengunjungi Sekretariat Gubernur dan diberitahu staf sedang berkoordinasi dengan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju di Jakarta selanjutnya mengungkapkan kekecewaan karena pelayanan publik dinilai mengecewakan.
"Kami (Ombudsman) mendatangi Sekretariat Gubernur Maluku dan memastikan keluhan maupun laporan masyarakat yang ingin bertemu gubernur tetapi sulit karena tidak diterima atau tidak masuk kantor padahal berada di Ambon," jelasnya.
Karena itu, kami (Ombudsman) Perwakilan Maluku mengharapkan gubernur harus rajin masuk kantor karena apapun yang terjadi pelayanan publik harus optimal.
"Ombudsman Perwakilan Maluku saja sudah dua kali menyurati gubernur untuk bertemu. Namun, kesulitan karena gubernur sering tidak berada di kantor," ujar Hassan.
Dia menilai standar penilaian publik Pemprov Maluku pada 2016 dan 2017 yang masuk zona merah selanjutnya 2018 zona kuning.
"Saya yakin dengan kondisi pelayanan publik Pemprov Maluku pada 2019 yang mengecewakan kemungkinan balik lagi ke zona merah, " tambah Hassan.
Ombudsman Perwakilan Maluku berkeinginan bekerja sama dengan Gubernur Murad untuk mengevaluasi pelayanan publik di sektor mana yang relatif masih kurang sehingga harus dibenahi.
Dia merujuk kondisi gempa yang menguncang Kota Ambon serta kabupaten Maluku Tengah maupun Seram Bagian Barat (SBB) perlu koordinasi pelayanan yang optimal.
"Bantuan boleh banyak , tetapi koordinasi untuk pelayanan publik kesehatan maupun pendidikan di tenda-tenda dan tempat pengungsian perlu dioptimalkan , dimana itu membutuhkan kehadiran Gubernur Maluku," jelas Hassan.
Kenyataan di kabupaten SBB pengungsi terbengkalai, bahkan ada yang meninggal di tempat pengungsian sehingga perlu dioptimalkan pelayanan publik agar Maluku tidak hanya terpuruk soal tingkat kemiskinan maupun pengangguran , tetapi indeks pendidikan juga dikhawatirkan menurun.
"Jadi Gubernur Murad harus sering berada di kantor agar koordinasi pelayanan publik bisa ditingkatkan dan bisa bersinergi dengan Ombudsman Perwakilan Maluku agar pelayanan publik, termasuk kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditingkatkan," terang Hassan.
Dia mengakui, penilaian terhadap realisasi UU No.25 tentang pelayanan publik di jajaran Pemprov Maluku masih mengecewakan.
"Jadi kunjungan ke Sekretariat Gubernur Maluku ini merupakan tindakan koruptif selanjutnya perlu dilaporkan ke pusat, " tambah Hassan.
Sedangkan, Wagub Maluku, Barnabas Orno enggan menanggapi pernyataan penilaian Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hassan Slamet.
"Saya enggan menanggapinya. Namun, pastinya Gubernur Murad ke Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk menemui sejumlah menteri dalam rangka penanganan gempa magnitudo 6,5 pada 26 September 2019 yang hingga saat ini masih terjadi gempa susulan," jelasnya.
