Pemprov Malut tanggapi aksi paramedis RSUD Ternate

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menanggapi aksi paramedis RSUD Chasan Boesoerie Ternate yang mengancam akan mogok kerja, menyusul belum terealisasinya pembayaran hak-hak mereka melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Sekretaris Daerah Pemprov Malut, Syamsuddin A Kadir di Ternate, Selasa, mengatakan Pemprov Malut akan menyelesaikan pemberian TPP bagi paramedis di RSUD Chasan Boesoerie Ternate melalui perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2020. 

"Kami akan menyediakan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan kepada paramedis yang bertugas di RSUD Chasan Boesoerie Ternate, sehingga tidak mengganggu pelayanan terhadap masyarakat, terutama dalam penanganan pasien COVID-19 yang sedang diisolasi," ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin (30/3), puluhan tenaga kesehatan di RSUD Chasan Boesoirie Ternate kembali mempertanyakan kepastian pembayaran TPP.

Bahkan, sejumlah paramedis di RSUD Chasan Boesoerie Ternate menuntut pembayaran TPP ke Pemprov Malut melalui Gubernur, tetapi belum direspon.

Menurut dia, saat ini Dinas Kesehatan mengusulkan anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp5 miliar dan saat ini telah dicairkan Rp2 miliar untuk menyiapkan fasilitas maupun kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis.

Selain itu, sebagai dukungan dalam mendukung penanganan COVID-19 ini dan kesejahteran bagi tenaga medis dalam penanganan COVID-19, Pemprov Malut akan menyediakan dana transportasi dan berbagai kebutuhan dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat yang diusulkan Rp7 miliar.

Sehingga, Pemprov Malut akan melihat mana item-item sangat mendesak dalam penanganan pasien wabah Covid-19, terutama dalam kebutuhan fasilitas dan transportasi tentunya berada di BPBD yang akan menanganinya.

Sementara itu, Koordinator ASN RSUD Chasan Boesoerie Ternate, Muchlis Marhaban menyatakan, sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 9 ayat 3 dalam Pergub Malut ahun 2019 soal pemberian TPP.

Sebab, dana itu diberikan ke RSU dan RSJ, sehingga paramedis yang masuk sebagai ASN di Pemprov Malut harusnya memiliki hak yang sama seperti pegawai lainnya, karena sampai saat ini belum diberikan. Padahal tugas mereka sangat berat dalam memberi pelayanan bagi pasien yang saat ini diisolasi sebagai PDP COVID-19 di RSUD Chasan Boesoerie Ternate.