Ternate (ANTARA) - Anggota Badan Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kota Ternate, serta Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, meluncurkan "Kampung Pemilihan Bermartabat (Kaliber)" di Kota Ternate untuk menuju pilkada bermartabat.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisai Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin di Ternate, Senin, menyatakan Kampung Pemilihan Bermartabat (Kaliber) memiliki tiga elemen yang tidak bisa dilepaskan dari pilkada.
"Tiga elemen yang ia maksud adalah elemen peserta pilkada, elemen pemilih, dan elemen penyelenggara," kata Afifudin.
Oleh karena itu, katanya, ketiga unsur ini kalau salah satu tidak ada, maka pilkada tidak bisa dilaksanakan dengan baik.
"Salah satu cara untuk menjaga kualitas pemilihan bermartabat itu bagaimana pemilihnya bermartabat, bagaimana penyelenggaranya bermartabat, bagaimana pesertanya juga bermartabat. Tidak bisa salah satunya saja," katanya.
Dia menyatakan pihaknya mengajak untuk mengawal pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.
Terlebih bila dikaitkan dalam konteks politik kontemporer, dimana beragam kepentingan akan berseliweran, sehingga seluruh komponen masyarakat diingatkan kembali kepada ajaran agama, ajaran tokoh-tokoh bangsa, serta falsafah orang tetua di kampung.
"Namanya suap itu tidak boleh, semua Agama bilang tidak boleh, politik uang itu suap, dalam tradisi agama kita diingatkan, yang menyuap dan yang disuap sama-sama di neraka, selain ajaran Islam, semua agama itu juga pasti melarang," ujarnya.
Sehingga, katanya, pihaknya menerjemahkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai bermartabat yang itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri, tidak hanya di dalam unsur-unsur bagaimana membuat pemilih yang baik. Kita dilarang menebar kebencian, menebar berita bohong, ini semua ajaran agama.
Ketua Bawaslu Provinsi Malut Muksin Amrin ketika dihubungi menginginkan agar Kelurahan yang didaulat menjadi ‘Kaliber’ ini menjadi barometer di dalam menyukseskan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate.
"Menyukseskan penyelenggaraan pilkada bukan hanya datang di TPS untuk menggunakan hak pilih dalam rangka melaksanakan partisipasi publik, tetapi seluruh rangkaian tahapan yang sedang berlangsung itu harus juga terlibat untuk menilai, dan memberi masukan kepada penyelenggara dalam rangka memperbaiki apabila ada kekeliruan dalam melaksanakan tahapan," ujarnya.
