Langgur (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menyatakan berbagai elemen dalam masyarakat di Maluku Tenggara (Malra) harus objektif dalam menilai upaya pembangunan di kabupaten ini, lebih khusus di Pulau Kei Besar yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga legislatif.
"Selaku anggota DPRD Provinsi Maluku, saya berharap kita berpikir positif, bahwa semua perencanaan maupun pekerjaan pembangunan di Malra tidak mungkin tanpa campur tangan Pemda, karena yang memiliki wilayah otonomi adalah Bupati," katanya, usai dirinya bersama Bupati Maluku Tenggara Thaher Hanubun meninjau pembangunan ruas jalan Banda Eli - Soin di Kei Besar Utara Timur sepanjang empat kilometer, Sabtu.
Untuk ruas jalan ini sendiri, kata Rumra, dari aspek pemerintahan semuanya terlibat yakni Pemda, DPRD Kabupaten, Gubernur dan DPRD Provinsi.
"Setelah dikomunikasikan Gubernur Maluku, kemudian Bupati Malra menyampaikan kepada Presiden ketika kunjungan Presiden di Ambon beberapa waktu lalu. Seharusnya sudah dapat dikerjakan tahun 2020, hanya karena kondisi COVID-19 maka terjadi refocusing anggaran baik APBN maupun APBD. Namun akhirnya kita bersyukur dapat dianggarkan dalam APBN melalui Balai Jalan dan dikerjakan tahun 2021 ini," kata Amir.
"Tanpa mengesampingkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan saat ini melalui kepemimpinan Bupati Thaher dan Wakil Bupati Petrus kita harus jujur bahwa di Kei Besar saat ini sudah banyak intervensi pembangunan baik jalan, listrik, maupun air bersih," ujarnya menambahkan.
Menurut Amir, intervensi pembangunan infrastruktur jalan dengan adanya pinjaman pada PT SMI oleh Pemkab Malra senilai Rp120 miliar, akan dibangun ruas jalan Elat-Hoor, begitu juga di wilayah Selatan Kei Besar, serta melalui APBD Provinsi dianggarkan 5 miliar ruas jalan Ngurdu - Fako, jika semuanya sudah dibangun maka rata-rata di Kei Besar sudah terkoneksi.
Begitu pula melalui pinjaman pada PT SMI oleh Pemprov Maluku senilai Rp700 miliar dimana kita perjuangkan sehingga untuk Maluku Tenggara Raya kota di jatah Rp75 miliar, dan untuk Malra sendiri mendapat Rp15 miliar, ini sendiri yang akan digunakan untuk pembangunan ruas jalan, air bersih serta talud dan lainnya.
"Tinggal satu PR kita adalah listrik, yang memang kita selaku anggota DPRD Provinsi akan bantu mengkomunikasikan dengan teman teman di Komisi VII DPR RI dan Bupati, tetapi harapan kami, masyarakat dapat merespon dengan positif upaya pembangunan di Kei Besa, jika ada masalah dapat dibicarakan dan diselesaikan secara baik," kata Amir.
