Program Ketahanan Pangan Harus Sentuh Kebutuhan Masyarakat

Penyusunan program ketahanan pangan Maluku tahun anggaran 2011 harus bisa menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat yang saat ini termasuk provinsi termiskin ketiga terendah di Indonesia sesuai hasil rilis Biro Pusat Statistik. Hal itu disampaikan Wakil Ketua komisi B DPRD Maluku, Andre Taborat terkait kegiatan lomba cipta menu dan pameran produk pangan lokal, dalam rapat dengar pendapat yang menghadirkan Kepala BKP Maluku Syuryadi Sabirin di Ambon, Selasa. "Kegiatan lomba cipta menu dan pameran produk pangan lokal memang positif, namun sebaiknya tidak perlu diprioritaskan karena tidak membawa dampak bagi masyarakat kita di pedesaan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan," katanya. Menurut Andre, tingkat kemiskinan masyarakat yang masih rendah ini merefleksikan ketahanan pangan daerah itu masih berada pada titik nadir, sehingga program ketahanan pangan yang disusun tahun depan lebih menjawab kebutuhan dasar terutama di pedesaan. Andre berpendapat, dari berbagai usulan program BKP Maluku tahun 2011 terlihat cukup banyak yang menyentuh kehidupan masyarakat kecil, tapi kegiatan lomba cipta menu dan pameran produk pangan lokal harus dihilangkan. "Kegiatan ini sifatnya hanya seremonial belaka dan bersifat elite, sehingga perlu dibatasi karena kita daerah miskin dan untuk apa dilakukan lomba cipta menu, sebab dampaknya sudah tentu tidak dirasakan masyarakat miskin di pelosok desa," tandasnya. Sementara itu,  Syuryadi Sabirin menjelaskan bahwa  lomba cipta menu dan pameran produk pangan lokal dimaksudkan untuk promosi pangan daerah ini. "Program ini sudah berjalan dan akan dilanjutkan dengan acara "Makan Patita" (makan bersama) yang menghadirkan semua pengurus PKK kabupaten/kota dan mereka akan dilibatkan mengikuti lomba cipta menu pada hari pangan se dunia di tingkat nasional," katanya. Syuryadi mengatakan, pihaknya  juga mengusulkan anggaran Rp135 juta dalam APBD 2011 untuk menunjang program peningkatan Pulau Mandiri Pangan yang disasarkan ke Kabupaten Maluku Barat Daya bagi pengembangan komoditi jagung dan Kabupaten Kepulauan Aru komoditi sagu. "Kami juga sudah mengkonsultasikan masalah ini dalam APBN untuk menyiapkan alat pengolah biji jagung menjadi beras jagung," katanya.