DPR-RI soroti angka kemiskinan di kawasan tambang Malut, ditunggu aksinya

Ternate (ANTARA) - Anggota DPR-RI asal Provinsi Maluku Utara (Malut),  Alien Mus menyoroti angka kemiskinan masyarakat Malut per September 2021 sebesar 81,18 ribu atau 6,38 persen dan sebagian masyarakat dari kawasan tambang di pulau Halmahera.

"Kami heran, sejumlah daerah mengelola tambang di pulau Halmahera justru angka kemiskinannya tidak mengalami penurunan yang signifikan, padahal lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi tumbuh pesat," katanya di Ternate, Minggu.

Di Kabupaten Halmahera Tengah pada 2020 misalnya sebesar 7,70 ribu (13,56 persen), dan di Maret 2021 sebanyak 7,65 ribu (13,52 persen) dan di Kabupaten Halmahera Timur, dengan angka kemiskinan 14,97 ribu di 2020, turun menjadi 14,58 ribu di 2021.

Bahkan, Provinsi Malut tidak hanya memiliki potensi di sektor pertambangan, namun sektor lain seperti perikanan dan pertanian juga sangat besar potensinya jika dikembangkan secara maksimal dengan luas wilayah Provinsi Malut 145.801 km2, terdiri dari luas lautan 113.796 KM2 atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004 KM2 atau 30,92 persen.

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, kedua kabupaten tersebut merupakan lokasi beroperasinya sejumlah perusahaan tambang dengan nilai investasi yang sangat besar. Kabupaten Halmahera Tengah berhasil menyumbangkan nilai investasi terbesar ketiga di Indonesia pada 2021, seharusnya ini menjadi perhatian kepala daerah yang memiliki tambang supaya memprioritaskan anak-anak daerah setempat.

Dia berharap agar potensi tambang berkembang pesat di Pulau Halmahera, maka seharusnya masyarakat setempat ikut menikmati investasi yang begitu tinggi, tidak hanya menerima dampak negatif akibat beroperasinya perusahaan tambang.

"Saya telah menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  Siti Nurbaya karena merasa bahwa izin yang dikeluarkan itu harus dibarengi dengan kesepakatan bersama dengan masyarakat setempat. Jadi,sebelum izin keluar, seharusnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah, investor, dengan masyarakat sehingga ada jaminan mendapatkan pekerjaan atau mereka mendapatkan hasil dari dampak dari izin pertambangan tersebut," tandas Alien.