Langgur, Maluku Tenggara (ANTARA) - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M Thaher Hanubun menjadi salah satu narasumber untuk berbagi pengalaman ke daerah lainnya di Indonesia pada Dialog Nasional percepatan penurunan stunting atau kekerdilan, di Kota Medan, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan bekerjasama dengan Tanoto Foundatio, Rabu.
Selain Bupati Malra, Gubernur Riau, Bupati Deli Serdang, Walikota Bima juga dipercayakan sebagai narasumber atas keberhasilan percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing.
"Ketika saya mulai menjabat sebagai Bupati Malra pada Oktober tahun 2018, prevalensi stunting sebesar 30 persen atau 1 dari 3 anak Maluku Tenggara menderita stunting," ungkap Thaher membuka pembicaraan.
Ia mengatakan, meski secara efektif mulai bekerja untuk memerangi stunting pada tahun 2019, karena sebelum Malra masuk sebagai lokus stunting, namun Pemkab Malra sudah memasukan stunting sebagai salah satu target kinerja RPJMD periode 2018- 2023.
"Keseriusan kami membuahkan hasil, dimana prevalensi angka stunting menurun secara signifikan, tahun 2018 berjumlah 30,01 persen, di tahun 2019 turun menjadi 27,01 persen, tahun 2020 turun menjadi 22,95 persen, tahun 2021 sebesar 18,64 persen, dan memasuki tahun 2022 triwulan pertama ini turun menjadi 18,55 persen," beber Thaher.
Baca juga: Bupati Malra Optimis Turunkan Angka Stunting Sesuai Target Nasional 2022
Hasil ini sesuai komitmen Pemda Malra bersama Pemerintah Pusat, yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen Kepala Daerah guna Konvergensi Penurunan Stunting di Jakarta pada 3 Oktober tahun 2019 lalu.
Thaher menambahkan, keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras Tim Konvergensi penanggulangan stunting daerah yang kami bentuk sesuai Perpres 42 tahun 2013, anggota tim ini sendiri terdiri dari berbagai unsur yang berkolaborasi dan terus bekerjasama sebagai kerja bersama (team work).
Untuk kerja tim sendiri selalu berpedoman pada buku pedoman teknis penanggulangan sunting dari Kemendagri yang intinya melaksanakan 8 aksi Konvergensi, yang mana tahun 2020 dan 2021 secara tuntas telah melaksanakan seluruh aksi konvergensi.
"Akurasi dan validitas data, baik data survey dan penilaian stunting sangat penting dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, data yang diberikan harus sesuai kondisi lapangan," ujar Thaher.
Kemudian, kata Thaher, sebagai Kepala Daerah dirinya terjun langsung, memimpin, mengawal dan memperkuat Komitmen penanggulangan stunting melalui pelaksanaan rembuk stunting selama tiga tahun terakhir guna mengsinkronkan program dan kegiatan seluruh OPD untuk saling bersinergi melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting.
"Keberhasilan kami ini, juga dengan langkah mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari Pusat, Provinsi, maupun daerah, serta mengoptimalkan kinerja kader atau petugas lapangan yang bertugas di desa yang didukung kinerja pelayanan jaringan kesehatan," kata Thaher.
Baca juga: Bupati Thaher: Putra-Putri Daerah Harus Diberi Ruang Kebijakan Guna Aktif Dalam Pembangunan
Selain itu, Thaher dikesempatan yang sama juga mengakui, bahwa keberhasilan menurunkan stunting di Malra, berkat dukungan penuh dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Malra, dengan inovasi program PKK yang sangat berkontirbusi dalam penaggulangan stunting di Malra.
Dimana, melalui Ketua TP-PKK sekaligus selaku Asnib Parenting Kabupaten Malra bersama timnya sangat antusias dengan memberikan dukungan untuk bekerja, sehingga Malra dua kali meraih penghargaan sebagai daerah paling inovatif dalam upaya penururunan stunting, jelas Thaher.
Ke depan, target penurunan stunting di RPJMN 2020-2024 yaitu mencapai 14 persen pada tahun 2024.
"Kami Maluku Tenggara sudah berkomitmen akan bekerja mengejar dan mendukung pencapaian target revalensi stunting 14 persen, dan kami optimis akan mampu mencapai angka 14 persen pada tahun 2023," pungkas Thaher.
Baca juga: Pemkab Maluku Tenggara kembali raih Opini WTP, sudah tujuh tahun berturut-turut
