Ambon (ANTARA) - Legislator DPRD Kota Ambon menyatakan akan mencoba mencari solusi agar ribuan kader Posyandu di Ibu Kota Provinsi Maluku itu bisa menerima insentif pada tahun ini.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon, Julius Joel Toisutta , di Ambon, Selasa (19/7) mengatakan ada 1.454 kader posyandu di Ambon yang belum menerima insentif terhitung selama enam bulan terakhir sejak Januari 2022.
"Nanti kita cari solusi. Prinsipnya, kita akan kawal hingga masalah ini tuntas," ujarnya.
Ia mengatakan Komisi I DPRD Ambon sudah mengkomunikasikan masalah tersebut dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Ambon. Dari hasil konsultasi tersebut, lanjutnya, untuk tahun 2022 insentif kader posyandu dianggarkan dengan skema berbeda dari tahun sebelumnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.
Menurutnya, pembayaran insentif kader posyandu tingkat kelurahan dibayar menggunakan APBD, sedangkan di tingkat desa/negeri dengan menggunakan dana desa (DD).
"Tapi sama saja, DD juga bersumber dari APBD. Nah, kita akan memberi perhatian serius ke situ," ucapnya
Baca juga: Pemkot Ternate kurangi dana insentif imam dan pendeta
Politisi Demokrat itu menyatakan, pihaknya akan mengundang Dinas DPPKBP3A, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse dan juga pihak kelurahan dalam kaitan dengan membahas masalah tersebut.
"Kita punya 20 kelurahan, delapan desa dan 22 negeri adat. Kita akan undang semua termasuk Dinas dan Pak Sekkot Ambon untuk membicarakan lebih lanjut," ujarnya.
Menurut dia, Komisi I DPRD Kota Ambon akan mendorong agar 1.454 kader posyandu ini bisa mendapatkan insentif di APBD tahun 2022.
“Karena selama ini, 1.454 kader tersebut sangat aktif dalam membantu program kesehatan yang dilakukan baik di tingkat kelurahan maupun desa/negeri,” pungkasnya.
Baca juga: DPRD Maluku panggil Dirut RSUD Haulussy pertanyakan insentif nakes, evaluasi mekanismenya
Baca juga: Dinkes : dana insentif Nakes Tikep belum terbayar, begini penjelasannya
