Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (26/7), mulai dari Presiden Jokowi temui Presiden Xi Jinping tegaskan kemitraan strategis, hingga Moeldoko ungkap alasan percepatan pengembangan kendaraan listrik.
Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.
Presiden Jokowi temui Presiden Xi Jinping tegaskan kemitraan strategis
Presiden RI Joko Widodo melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping yang menegaskan kemitraan strategis antara kedua negara.
Presiden Xi dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan menyampaikan kegembiraannya dapat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.
Menkopolhukam tegaskan tidak ada Islamofobia di Indonesia
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak ada islamofobia atau perasaan ketakutan ataupun kebencian terhadap Islam di Indonesia.
"Orang Islam bebas bersaing di politik, di pemerintahan, intelektual, pokoknya Islam sudah bebas. Fobianya di mana?" kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan Imaji Satu Abad Indonesia di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Selasa.
Retno Marsudi: Indonesia punya tempat penting bagi China dan kawasan
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki tempat yang penting bagi China dan juga kawasan.
Indonesia juga kian dianggap penting karena memegang Presidensi Group of 20 (G20) pada tahun ini, dan akan menjadi Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2023, kata Menlu Retno, di Beijing, China, Selasa, usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu pemimpin China.
KPK masukkan Mardani Maming dalam DPO
KPK memasukkan tersangka bekas Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, dalam daftar pencarian orang (DPO).
Hal itu dilakukan lantaran tersangka kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dua kali tidak menghadiri panggilan tim penyidik KPK sehingga dinilai tidak kooperatif.
Moeldoko ungkap alasan percepatan pengembangan kendaraan listrik
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, alasan pemerintah mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia yakni guna mewujudkan transisi energi bersih dan mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Jika pengembangan kendaraan listrik dipercepat, maka subsidi BBM yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah bisa dialihkan untuk program lainnya, seperti pembangunan sumber daya manusia,” kata Moeldoko.
Baca juga: Presiden Jokowi bertolak ke China, Jepang dan Korsel untuk kunjungan kerja
