Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan potensi sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan yang besar di wilayah itu harus menjadi lokomotif untuk kemajuan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
"Lebih dari 92 persen wilayah Maluku adalah laut yang kaya berbagai potensi sumber daya ikan diminati berbagai negara di dunia. Potensi ini seharusnya menjadi lokomotif untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Maluku, Sadli Ie di Ambon, Kamis.
Luas wilayah Maluku sebagai provinsi kepulauan hanya wilayah sebesar 712.480 kilometer persegi, di mana 92,4 persen atau 658.245 Km persegi merupakan laut dan sisanya 54.185 Km persegi (7,4 persen) daratan, dan panjang garis pantai 10.662 Km, serta memiliki 1.340 buah pulau.
Sumber potensi ikan di Provinsi Maluku mencapai 4,66 juta ton per tahun atau setara 37 persen dari total 12,5 juta potensi ikan yang ada di Indonesia. Sedangkan dari potensi 3,73 juta ton per tahun yang bisa ditangkap itu, yang baru bisa diproduksi hanya sekitar 543 ribu ton saja atau hanya 14,45 persen.
Besarnya potensi perikanan Maluku itu tersebar pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni 714 (Laut Banda), 715 (Laut Maluku dan Pulau Seram), serta 718 (Laut Arafura), apalagi pengelolaannya oleh masyarakat di beberapa daerah masih mengutamakan kearifan lokal.
Karena itu, Sekda mengapresiasi penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2022 yang digelar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat berdampak selain memaksimalkan pemanfaatan berkelanjutan, juga mempercepat kemajuan pembangunan di Maluku.
"Penyusunan peta peluang investasi ini akan berdampak terhadap masuknya investor untuk mengelola sektor perikanan, sekaligus diharapkan mampu mengatasi ketimpangan wilayah melalui realisasi proyek prioritas strategis yang akan dilaksanakan pemerintah Pusat di Maluku seperti PSN Ambon New Port, Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Pengembangan Kawasan industri di sektor perikanan," katanya.
Baca juga: DFW sampaikan tuntaskan pasokan BBM guna optimalkan pemulihan sektor perikanan
Sedangkan Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi/BKPM, Aries Indanarto mengatakan, rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Rakornas tentang Peta Peluang Investasi yang dilaksanakan di Jakarta pada 04 Agustus 2022.
"Rakor di Ambon ini untuk percepatan buku profil peta potensi investasi yang harus segera direalisasikan. pembuatan buku profil ini bekerja sama dengan PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo), terutama menyusun peta potensi investasi di Maluku ini yang terkait dengan SDA perikanan yang sangat melimpah," ujarnya.
Rakor tersebut diharapkan koordinasi antar lembaga mengenai arah pengembangan sektor perikanan di Maluku, begitu juga memetakan potensi sektor perikanan tangkap dan perikanan budaya dari perspektif daerah, identifikasi aspek teknis.
Selain itu, legal dan pasar yang menjadi dasar dari profil investasi ini yang bisa diterbitkan serta identifikasi isu-isu terkait rencana pengembangan sektor perikanan di Maluku dan masukan pemangku kepentingan terkait solusi maupun kendala dalam mempercepat perkembangan sektor perikanan di Maluku.
"Prioritas rencana ke depan terkait pengembangan pembangunan Ambon new port dan LIN dapat terintegrasi dari hulu dan hilir dengan bahan baku ikan dari Maluku, termasuk ketersediaan industri pengolahan sehingga ke depan ikan yang keluar dari Maluku sudah dalam bentuk olahan yang bernilai tambah," ujarnya.
Baca juga: DPR nilai Indonesia perlu lobi ke Jepang tangkap pasar ekspor perikanan
Baca juga: Semester I 2022 ekspor perikanan Maluku capai 18,72 juta dolar AS
Sektor perikanan harus jadi lokomotif kemajuan pembangunan Maluku
Kamis, 11 Agustus 2022 17:29 WIB
Plt Sekda Maluku Sadli Ie (kiri) menjadi salah satu pembicara pada Rakor penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2022 digelar Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Ambon, Rabu (10/8). (HO/Biro Adpim Setda Maluku)
