Ambon (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan program perbaikan sanitasi di daerah yang tergolong kumuh dapat menekan kasus stunting atau masalah kekerdilan anak di berbagai daerah di Tanah Air.
"Masalah stunting bukan hanya di Kota Ambon, Maluku, saja tetapi menjadi persoalan secara nasional dan seluruh dunia," kata Deputi Menko PMK RI Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Aris Darmansyah Edisaputra di Ambon, Maluku, Jumat.
Menurut dia, masalah sanitasi dan kebersihan menjadi kunci utama dalam pertumbuhan anak maka perlu ada program bantuan stimulan perbaikan sanitasi.
Provinsi Maluku juga mendapatkan kucuran dana seperti ini agar bisa merangsang daerah mengembangkan program perbaikan pemukiman dan sanitasi di setiap daerah kumuh.
Baca juga: BKKBN minta elemen di Malut bantu turunkan angka kekerdilan
"Daerah kumuh sekarang menjadi perhatian Kemenko PMK serta Kementerian PUPR untuk bisa merangsang pertumbuhan program perbaikan sanitasi bersama mitra terkait," katanya.
Untuk menekan angka stunting, salah satunya memastikan sasarannya terdata dengan baik mulai dari anak remaja, ibu hamil, calon pengantin tetapi gebrakannya harus keroyokan antara kementerian dan lembaga.
Setelah sasarannya jelas, lanjut dia, maka kegiatan evaluasi menjadi penting untuk melihat apa saja masalahnya yang dihadapi setiap keluarga.
"Potensi sumber daya alam laut di Maluku ini besar sekali, ada minyak ikan, ikan teri dan kata gizi untuk Maluku tidak harus yang mahal sebab nyatanya banyak ikan," ujarnya.
Baca juga: Menteri PPPA tekankan budaya patriarki tak halangi perempuan sejajar laki-laki
Ikan mengandung kalsium dan fosfor yang luar biasa sangat membantu perkembangan tulang-tulang bayi sehingga tidak stunting lagi.
Sementara Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan pemkot telah menyiapkan sejumlah program untuk penanganan stunting termasuk orang tua asuh bagi anak-anak.
"Hampir sebagian besar desa dan kelurahan di Kota Ambon ada penderita stunting, tetapi yang menjadi perhatian Pemkot Ambon di Batumerah dan Kudamati yang jumlahnya cukup besar," jelas Bodewin.
Sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya di Hunuth, Kudamati, Waiheru, dan semua diupayakan supaya pada waktunya bisa dikurangi.
"Pemkot berkomitmen untuk menjadi orang tua asuh anak stunting, jadi nantinya kita lakukan dan menunggu data dari BKKBN sehingga Pemkot bisa mensuplai bantuan apa saja bisa diberikan untuk anak-anak penderita stunting," katanya.
Di Kota Ambon terdapat sekitar 600 penderita stunting dan ditargetkan penurunan jumlahnya lebih dari 200 anak hingga tahun 2024, karena dari persentase seharusnya bisa mencapai angka 14 persen secara nasional.
Baca juga: Puan Maharani sebut Gen Z titik awal bangun kejayaan RI di tengah era globalisasi
