Saumlaki, Maluku (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyatakan rasio elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD), yang merupakan daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar di Provinsi Maluku, kini sudah hampir mencapai 100 persen.
"Untuk wilayah Saumlaki atau Kepulauan Tanimbar rasio elektrifikasi telah mencapai angka 93,09 persen, sementara wilayah MBD itu 78,27 persen," kata Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Saumlaki Roberth Laimena di Saumlaki, Rabu.
Rasio Elektrifikasi (RE) adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga.
Baca juga: Rasio elektrifikasi desa berlistrik Maluku-Malut dekati 100 persen, patut diapresiasi
Roberth menjelaskan, PLN UP3 Saumlaki membawahi dua Unit Layanan Pelanggan (ULP) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan MBD, yang keduanya menjadi serambi depan NKRI karena berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.
Ia menjelaskan, jumlah rumah tangga (RT) di Tanimbar ada 26.104 dan yang sudah berlistrik mencapai 22.301 sehingga RE mencapai 93,09 persen. Sedangkan di Kabupaten MBD jumlah RT 16.938 dengan yang sudah berlistrik 13.257 sehingga RE capai 78,27 persen.
Guna mempercepat pencapaian RE 100 persen, lanjutnya, PLN kini sedang proses pengadaan dan pengiriman mesin pembangkit listrik dari Jawa. Sambil menunggu kedatangan mesin pembangkit, PLN sedang mengupayakan keabsahan kepemilikan lahan yang telah digunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang.
"Hal ini dilakukan dengan cara mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di waktu mendatang," ujarnya.
Baca juga: PLN sambungkan listrik pedesaan ke 13.872 pelanggan Banten, begini penjelasannya
Roberth menyatakan, sebelum pihaknya mengoperasikan mesin pembangkit akan didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah tersebut. Daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik di Tanimbar yakni di Pulau Matakus, lalu beberapa desa di Kecamatan Wuarlabobar dan sejumlah desa di Kecamatan Adodo Molo.
Sementara di MBD ada 11 desa yang belum terlayani listrik di Kecamatan Pulau Marsela.
Ia menjelaskan, tantangan untuk meningkatkan RE di daerah-daerah tersebut karena adanya keterlambatan dalam pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Meski begitu, pihaknya telah menargetkan untuk melistriki lokasi-lokasi itu dalam waktu dekat karena masih menunggu kebijakan dari PLN Unit Induk Wilayah Maluku-Maluku Utara.
"Ada beberapa desa yang sudah kita bangun dan saat ini kita sedang persiapkan untuk penempatan mesin. Mesin-mesin tersebut sedang menunggu proses pengiriman dari kantor pusat," katanya.
Baca juga: Mercy Barends : Rasio elektrifikasi di Kepulauan Aru masih sangat rendah, pertanyakan kinerja PLN
