Ambon (ANTARA) - PT PLN (Persero) telah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi desa berlistrik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara (Malut) mendekati 100 persen pada 2021, meski di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan tantangan geografis di daerah kepulauan tersebut.
"Rasio elektrifikasi desa berlistrik di Maluku capai 96,54 persen dan di Malut 99,13 persen," kata General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku-Malut, Adams Yogasara, kepada Antara di Ambon, Jumat.
Ia menjabarkan ada 30 penambahan desa berlistrik di Maluku selama 2021, sedangkan di Malut bertambah 27 desa. Realisasi desa berlistrik di Kota Ambon sudah mencapai 100 persen, disusul Maluku Tengah 98 persen, Buru 92 persen dan Buru Selatan 90 persen.
Selanjutnya, Maluku Tenggara 88 persen, Seram Bagian Barat 94 persen, Kota Tual 73 persen, Seram Bagian Timur 74 persen dan Tanimbar 70 persen. Realisasi yang minim masih terdapat di Kepulauan Aru yakni baru 10 persen dan Maluku Barat Daya 40 persen.
Kemudian, di Provinsi Malut, desa berlistrik di Kota Ternate dan Halmahera Tengah sudah 100 persen, disusul Morotai dan Tidore 98 persen, serta di Halmahera Timur dan Halmahera Utara sudah 97 persen.
Sedangkan, di Halmahera Barat dan Sula masing-masing sudah mencapai 91 dan 94 persen. Realisasi rendah berada di Halmahera Selatan dan Talibau yang masing-masing mencapai 62 persen dan 38 persen.
Adams menjelaskan, rendahnya realisasi di sejumlah daerah karena adanya keterlambatan dalam pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mesinnya dipesan di Eropa yang lockdown akibat COVID-19.
"Karena baru ada penambahan mesin di sana, baru bisa bertahap. Kenapa tak sekaligus, karena yang bikin mesin di Eropa lockdown. Kalau kondisi normal seharusnya bisa cepat," katanya.
Oleh karena itu, ia mengatakan dari target pemasangan 97 lokasi PLTD, baru bisa direalisasikan 31 lokasi yang terpasang pada tahun 2021. Ia meyakini pada 2022 seluruh 97 lokasi bisa dirampungkan pemasangan PLTD.
"Sampai September atau Oktober 2022, bisa sampai 100 persen," katanya.
Menurut dia, pengiriman mesin ke lokasi desa di Maluku juga tidak bisa cepat karena menggunakan jalur laut. Pada akhir tahun ini Maluku dan Maluku Utara juga dilanda cuaca ekstrem berupa ombak besar dan curah hujan tinggi.
"Kita tidak bisa cepat karena ombak besar sekali, sedangkan kita kirim dengan kapal tongkang," ujar Adams.
Selain itu, terdapat kondisi di beberapa daerah yang menyulitkan pemasangan jaringan listrik ke desa yakni sejumlah masyarakat tidak bersedia pohonnya ditebang di jalur jaringan baru. Meski PLN sudah menawarkan ganti rugi, masyarakat tetap bersikeras tidak mau pohonnya ditebang.
"Lahan dan pohon masih ada belum rela masyarakat untuk dibebaskan untuk pengaliran listrik. Karena itu, kita minta bantuan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini," kata Adams.
