Ambon (ANTARA) - Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi anggota DPRD Maluku bukan hanya secara personal untuk legislator semata tetapi secara kelembagaan agar DPRD bisa mengawal seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 berjalan dengan aman dan lancar.
"Bimtek bagi anggota DPRD dengan menghadirkan pembicara dari KPU RI bukan saja mengawal sistem yang sudah dikeluarkan KPU tetapi juga anggaran yang dibutuhkan," kata ketua DPRD Maluku Benhur Watubun yang dihubungi dari Ambon, Minggu.
Sebanyak 45 anggota DPRD Maluku saat ini sementara mengikuti bimtek peningkatan kapasitas legislator dan mendapatkan materi tentang pemilu serta pilkada serentak 2024 dari Idham Holik selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI.
Menurut dia, agenda peningkatan kapasitas dengan menjadikan KPU RI sebagai pembicara bertujuan agar anggota DPRD Maluku dapat berpikir dan lebih memahami peraturan pelaksanaan di bidang kepemiluan.
"Lebih elegan kalau kita memilih pembicara dari internal KPU sehingga ada diskusi yang cair terkait dengan persiapan dan kesiapan kita," ujarnya.
Sementara Idham Holik menjelaskan kalau pembahasan terkait dengan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup bukanlah sesuatu hal yang baru.
"Sistem proporsional tertutup atau terbuka sudah menjadi pembahasan sejak lama dan bukan baru dibicarakan pada periode ini," katanya.
Dikatakan, sistem proporsional tertutup atau terbuka tidak menjadi persoalan, yang terpenting seorang calon anggota legislatif, terpilih dalam pemilu.
"Maka tidak perlu kita mempersoalkan sistem apa yang nanti digunakan, sebab baik proporsional terbuka atau pun tertutup, yang terpenting seorang calon anggota legislatif bisa terpilih," tandasnya.
