Ternate (ANTARA) - Wali Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Tauhid Soleman menemui massa dari Aliansi Masyarakat Pulau Hiri yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate, Rabu, dan berjanji segera menuntaskan pembangunan dermaga di Pulau Hiri.
"Saya telah menemui massa dan setujui untuk pembangunan dermaga penyeberangan Pelabuhan Hiri melalui nota kesepahaman bersama untuk menyelesaikan proyek dermaga Pulau Hiri. Dengan permintaannya, yakni masyarakat Pulau Hiri diminta bersabar dan bisa mengawal proses pekerjaan, yang akan dilanjutkan tahun ini oleh Dinas PUPR Kota Ternate," kata Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman usai menemui massa aksi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Rabu.
Oleh karena itu, Tauhid juga menginstruksikan kepada Plt Kepala Dishub segera membersihkan lokasi parkir di kawasan pelabuhan Pulau Hiri di Kelurahan Sulamadaha itu, sehingga akses warga dalam beraktivitas tidak terhambat.
Baca juga: Pemkot akan bangun spot wisata di Pulau Ternate, kembangkan destinasi pariwisata
Penyampaikan Wali Kota itu terkait dengan aksi ratusan masyarakat Kecamatan Pulau Hiri yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH), menuntut Pemkot Ternate segara menuntaskan pembangunan pelabuhan penyeberangan pulau Hiri yang berada di Kelurahan Sulamadaha.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyatakan kesediaan membangun dermaga Pulau Hiri yang dianggarkan senilai Rp2,9 miliar melalui APBD tahun 2023.
Selain itu, Pemkot Ternate akan menyertakan pembangunan fasilitas pendukung untuk dermaga seperti terminal, ruang tunggu dan lahan parkir.
Sementara itu, Koordinator Aksi Ardian Kader dalam orasinya menegaskan Pemkot Ternate harus bisa menjelaskan transparansi penggunaan anggaran pembangunan pelabuhan Pulau Hiri pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2,9 miliar.
Baca juga: Dispar Ternate lanjutkan pembangunan panggung kesenian di Pulau Hiri, dukung pariwisata
"Hari ini juga Pemkot Ternate harus memaparkan master plan perencanaan pelabuhan Hiri di depan massa aksi, baik meliputi desain pemeeah ombak, jembatan, ruang tunggu, hingga parkiran," ujarnya.
Bahkan Pemkot Ternate wajib memikirkan dan menjelaskan skema anggaran apakah APBD atau APBN yang dapat memenuhi pembangunan ‘fasilitas darat’ selain pencetakan tetrapod dan proses penenggelaman tahun 2023 (sesuai master plan). Sebab, anggaran Induk 2023 tidak cukup membiayai itu semua.
Dia menambahkan, Jika tidak dibuat MoU, sebagai masyarakat Hiri akan duduki kantor wali kota, memasang tenda, memasak di depan Kantor Wali Kota Ternate.
"Kalau semua tuntutan tidak direalisasi, maka atas nama masyarakat adat Pulau Hiri akan melumpuhkan aktivitas pemerintahan di kecamatan Pulau Hiri, boikot mobil pengangkut sampah, boikot distribusi logistik Pemilu dan tidak ada pilkada di Pulau Hiri 2024," ujarnya.
Baca juga: Warga Pulau Hiri adukan pembangunan proyek pemecah ombak
