Ambon (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Provinsi Maluku mengatakan, tekanan inflasi pada Februari 2023 di kota-kota yang ada di Provinsi Maluku bergerak turun.
"Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku terjadi deflasi pada gabungan kota-kota yang ada di Provinsi Maluku sebesar -0,53 persen (mtm)," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Rawindra Ardiansah di Ambon, Jumat.
Capaian tersebut lebih dalam dibandingkan dengan Januari yang juga mencatatkan deflasi sebesar 0,17 persen (mtm). Inflasi gabungan kota-kota di Maluku pada Februari 2023 ini juga lebih rendah dari capaian nasional yang mencatatkan inflasi sebesar 0,16 persen (mtm).
Deflasi pada Februari 2023 utamanya di dorong oleh penurunan tarif angkutan udara hingga sebesar -11,57 persen (mtm) sejalan dengan masih rendahnya permintaan pada awal tahun di tengah penurunan harga avtur sepanjang Februari 2023 .
Selain itu, deflasi pada komoditas perikanan seperti ikan tongkol, ikan selar dan ikan layang menjadi faktor utama yang menahan deflasi yang lebih dalam pada Februari 2023.
Deflasi pada Februari 2023 ini berdampak pada penurunan tingkat inflasi tahunan pada gabung kota di Maluku yang tercatat sebesar 5,7 persen (yoy). Capaian tersebut kembali lebih rendah dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya sebesar 5,75 persen (yoy).
Meskipun demikian, capaian inflasi gabungan kota di Maluku pada Februari 2023 tersebut masih lebih tinggi dari capaian inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen (yoy), sekaligus lebih tinggi dari sasaran inflasi nasional pada rentang 3,0 kurang lebih satu persen (yoy).
Memasuki bulan Ramadhan di akhir Maret 2023 TPID baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota terus memperkuat berbagai upaya sinergis dan intensif untuk meredam tingkat inflasi khususnya yang berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
TPID Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi untuk mengarahkan pencapaian inflasi pada gabungan kota di Provinsi Maluku kembali ke rentang sasaran 3,0 kurang lebih satu persen (yoy), di tahun 2023.
Untuk itu, strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi,dan komunikasi efektif) yang telah dituangkan dalam Roadmap (pata jalan) pengendalian inflasi 2022-2024 akan menjadi acuan dalam langka pengendalian inflasi.
Salah satu program unggulan yang akan dijalankan adalah perluasan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP) untuk meningkatkan pasokan komoditas bahan makanan melalui pelaksanaan pertanian urban/digital/organik, dan perluasan Kerja sama Antara Daerah (KAD) dengan intra provinsi maupun antar provinsi di Indonesia akan terus didorong secara optimal.
