Pemprov Maluku kerahkan OPD entaskan kemiskinan di desa

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengerahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan dengan memastikan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa binaan.

"Saya minta seluruh OPD bisa serius dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku, dengan melakukan intervensi program pada desa-desa binaan, dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan lokus yang ada pada masing-masing OPD," ujar Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Rabu.

Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi satu OPD satu desa binaan di Ambon.

Ia menyampaikan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 90 tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Program Satu Organisasi Perangkat Daerah Satu Desa Binaan, Gubernur mengharapkan program ini harus dimaksimalkan untuk mengantisipasi kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku.

“Pendampingan berkelanjutan kepada UMKM perlu dilakukan karena jika berhasil, produk harus dipasarkan. Disinilah keseriusan Pimpinan OPD menjadi fokus terutama, karena hal ini menjadi target Pemerintah Provinsi dalam penanganan tingkat kemiskinan di Maluku, oleh sebab itu setiap OPD harus berupaya untuk mewujudkan program ini, karena yang berhasil akan diberikan reward," kata dia menjelaskan.

Baca juga: Bupati Malra bantu pembangunan rumah warga tak layak huni, entaskan kemiskinan ekstrem

Menurutnya pimpinan OPD harus segera melakukan langkah komprehensif mulai dari tahap perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

“Masing-masing OPD bisa membentuk tim untuk serius menangani program satu OPD satu Desa Binaan, dan setiap pimpinan OPD wajib mengawal jalannya kegiatan ini," tandasnya.

Sementara itu Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan ((TGPP) Maluku Hadi Basalamah menyampaikan, pada masa pemerintahan Gubernur Murad dan Wakilnya hingga tahun keempat telah memberikan gambaran percepatan yang positif dari berbagai aspek ekonomi, sosial dan pemerintahan yang tertuang di dalam RPJMD.

“Kerja-kerja berbasis pada rencana aksi yang terukur sebagaimana pencapaian Ekonomi Maluku di tahun 2023 telah menunjukan percepatan yang sangat masif, walaupun sempat mengalami kontraksi akibat kondisi covid dan bencana, namun saat ini ekonomi Maluku tumbuh 5,12 persen. indikator pencapaian lain adalah inflasi yang menjadi parameter perhatian untuk dikendalikan dan telah menunjukan perbaikan yang signifikan," katanya.


Baca juga: Distan Maluku Tenggara upayakan kelapa dapat entaskan kemiskinan