Dobo (Antara Maluku) - Pemerintah pusat serius menangani delapan pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku yang secara geografis berbatasan dengan Australia.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Aru, Umar Djabumona, di Dobo, Selasa, mengatakan keseriusan pemerintah pusat itu ditunjukkan dengan mengundang Pemkab setempat melaksanakan rapat konsultasi di Jakarta, baru - baru ini.
Rapat tersebut menindaklanjuti rapat koordinasi ( Rakor ) Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan (P2DP) di Dobo, ibu kota kabupaten Kepulauan Aru pada 29 Maret - 1 April 2011.
Kegiatan rapat konsultasi itu melibatkan 27 Deputi Kementerian dan staf khusus Presiden.
"Jadi pemerintah pusat serius menangani Kepulauan Aru yang memiliki delapan buah pulau terluar dan juga digolongkan sebagai daerah tertinggal," ujarnya.
Penggolongan tersebut karena Kepulauan Aru yang memiliki 547 buah pulau terluar itu ternyata 117 desa, dua kelurahan dan lima dusun itu sebagian besar masih terisolir karena keterbatasan infrastruktur dasar.
Keterbatasan infrastruktur dasar itulah yang mengakibatkan sebagian besar wilayah Kepulauan Aru masih terisolir.
"Keterisolasian wilayah ini juga mempengaruhi angka kemiskinan masih sekitar 34,98 persen dari 84.138 jiwa penduduk Kepulauan Aru," kata Umar.
Padahal, Kepulauan Aru memiliki potensi sumber daya hayati laut yang melimpah, di samping migas, mangan, batubara, batu gamping, batu pasir, lahan pertanian dan perkebunan luas dan subur, peternakan dan pariwisata.
"Jadi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 2010 - 2015 didorong pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sumber daya manusia dan pertahanan dan keamanan," ujar Umar.
Terobosan tersebut didasari visi kabupaten ini yakni terwujudnya kabupaten Kepulauan Aru yang maju dan sejahtera berbasis kepulauan.
Sedangkan misinya adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, bermutu, produktif dan inovatif, mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan bertumpu pengelolaan sumber daya kepulauan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, membangun pemerintahan yang amanah, berkeadilan dan bertanggung jawab, membangun infrastruktur yang merata dan terpadu serta mengembangkan ketahanan sosial, budaya dan berkehidupan demokrasi berorientasi kesejahteraan rakyat.
