Ambon (Antara Maluku) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tetap menjamin persediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.
"Kita akan mengambil tindakan tegas kalau ada pihak-pihak yang melakukan penimbunan dan tetap menjamin ketersedian BBM selalu ada sehingga masyarakat mendapatkannya sesuai kebutuhan," kata Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Dr Ibrahim Hasyim, di Ambon, Selasa.
Dikatakan, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM akan diikuti dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang kurang mampu.
"Saya kira pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang kurang mampu dalam berbagai bentuk, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kompensasi yang sifatnya jangka panjang untuk infrastruktur dan lain-lain," ujar Ibrahim Hasyim.
Disinggung kuota BBM untuk Indonesia Timur, menurut dia bahwa dalam rangka meningkatkan kehandalan distribusi kuota nasional untuk Indonesia Timur jumlah lebih besar.
"Kita tetap memperhatikan kenaikan kuota, karena dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2011 premium naik sekitar 11 persen dan solar naik 8 persen, jadi kita tetap memberi perhatian lebih besar untuk Indonesia Timur," katanya.
Ditambahkan, BPH Migas akan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ini dilakukan agar benar-benar dijual ke pihak yang berhak sesuai dengan jumlah yang disubsidi oleh pemerintah.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran, sesuai amanat Peraturan Presiden No 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
"Kami akan bekerja sama dengan Pertamina sebagai pemilik depot yang menyalurkan ke SPBU," tegas Ibraim Hasyim.
Sesuai pasal 8 ayat (2) Perpres ini disebutkan, Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian jenis BBM Tertentu bagi konsumen pengguna. Sementara ayat selanjutnya menyebutkan, BPH Migas diperbolehkan bekerja sama dengan pihak lain.
"Kami akan bekerjasama dengan pertamina mengingat depot dikuasai oleh BUMN ini. Kami juga harus memastikan bahan bakar tersebut benar-benar masuk SPBU dan disalurkan kepada pengguna yang berhak agar tidak diselewengkan ke tempat lain," tegas Ibrahim Hasyim.
