Ternate (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menemui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Utara untuk membahas upaya penanganan stunting di daerah tersebut.
"Untuk Kabupaten Halmahera Timur angka stunting tercatat 32,3 persen pada Tahun 2022 ini turun sebesar 0,4 persen dan saat ini, penanganan stunting tetap menjadi perhatian bagi Pemkab Halmahera Timur," kata Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub dihubungi di Ternate, Jumat.
Pihaknya terus melakukan pencegahan stunting yang sudah berjalan baik selama ini dengan melakukan asesmen dan pemetaan keluarga berisiko stunting serta audit penyebab stunting, termasuk pelibatan komunitas-komunitas masyarakat, seperti Generasi Berencana (Genre), kelompok kegiatan, dan berbagai komunitas dalam pencegahan kekerasan seksual yang angkanya semakin tinggi di daerah itu.
Selain itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan kolaborasi seluruh tenaga lapangan dalam melakukan intervensi secara tepat sasaran terkait dengan kasus stunting.
Baca juga: Pemkab Haltim bersinergi turunkan angka Stunting khususnya daerah pesisir
Bupati Ubaid Yakub juga mengapresiasi kedatangan tim BKKBN Provinsi Maluku Utara ke kabupaten/kota di Malut, termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Kedatangan tim tersebut untuk sinkronisasi dan mengingatkan berbagai pemangku kepentingan tentang percepatan program agar bisa selesai tepat waktu.
"Program BKKBN sangat bermanfaat untuk masyarakat, Pemkab Halmahera Timur siap menyukseskan program-program KB, gerakan melawan stunting, kami mengapresiasi atas kedatangannya memberi semangat dan mengingatkan lagi untuk mempercepat pelaksanaan program-program yang ada. Kami mohon arahannya, kami berharap juga selalu ada sinergi dengan BKKBN Maluku Utara. Insyaallah program dapat terselesaikan, seperti program KB, kita juga punya Duta Genre. Program kita tetap berjalan," katanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara Nuryamin mengatakan ada 12 syarat keluarga sehat, yang pertama KB. Program KB menentukan patokan tersebut, termasuk angka kematian ibu melahirkan, yang dari data diketahui cukup banyak akibat melahirkan dalam usia terlalu muda.
"Kematian ibu juga disebabkan melahirkan anak lebih dari tiga dan seterusnya. Diungkapkan bahwa kematian ibu melahirkan di Indonesia masih tinggi, salah satunya akibat pernikahan usia dini," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Haltim Malut bangun dua pos pengamanan antisipasi teror OTK
Ia mendorong Pemkab Halmahera Timur melakukan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi serentak kepada ibu-ibu yang sudah melahirkan lebih dari tiga kali.
Dia mencontohkan dalam menggunakan implan yang tahan lama sampai tiga tahun atau IUD yang tahan sampai delapan tahun. Percepatan penurunan stunting juga menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo dengan dikeluarkan perpres.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin didampingi Ketua Pokja Pembinaan Keluarga Balita dan Anak BKKBN Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) serta Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (DP2KBP3A) melakukan pertemuan dengan Bupati Halmahera Timur membahas percepatan penanganan stunting dan pelayanan keluarga berencana (KB), serta penyerapan anggaran DAK. Pertemuan ini digelar di Kantor Bupati Halmahera Timur.
