Petugas Gabungan Amankan Pilkada Maluku Putaran Dua

Ambon (Antara Maluku) - Ratusan personel aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI disiapkan untuk menjaga situasi kamtibmas jelang pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) Maluku putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung awal September 2013.

"Jumlah personelnya sekitar 750 orang dari unsur Polri serta didukung aparat TNI dan mereka akan disebarkan pada 11 kabupaten dan kota di Maluku," kata Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukadar di Ambon, Senin.

Jadwal pelaksanaan Pilgub Maluku periode 2013-2018 putaran kedua belum ditetapkan KPU Maluku, namun biasanya akan berlangsung 61 hari setelah pleno rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah serta penetapan pasangan cagub-cawagub peraih suara terbanyak urutan pertama dan kedua yang masuk putaran berikutnya.

KPU Maluku telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 24/Kpts/KPUD/Prov/028/VII/2013 tertanggal 4 Juli 2013, namun keputusan ini mendapat penolakan tim pemenangan tiga pasangan cagub-cawagub dan sedang melakukan upaya gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam keputusan tersebut juga ditetapkan pasangan Damai hanya meraih 205.685 suara sah (23,56 persen) dan pasangan Setia mendapat dukungan 198.466 suara (22,74 persen) dan ditetapkan masuk pilgub putaran kedua.

Kemudian pasangan Herman Koedoebeon-Daud Sangaji (Mandat) yang menempati posisi ketiga dengan memperoleh 188.224 suara (21,57 persen), Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewerissa (Beta Tulus) 162.622 suara (18,64 persen) dan pasangan Jacobus Puttileihalat-Arifin Tapi (Bob-Arif) 117.746 suara (13,49 persen).

Menurut Hasan, ratusan personel aparat keamanan ini juga telah menjalankan tugas mereka sejak pilgub putaran pertama hingga proses rekapitulasi suara di KPU tingkat provinsi.

Saat ini empat pasangan cagub-cawagub sedang berproses di MK terkait gugatan keberatan hasil rekapitulasi suara pilgub oleh KPU Maluku, dan apa pun keputusannya nanti maka masyarakat diimbau tetap memelihara kondisi keamanan.

"Ratusan personil Polri dan TNI yang ada ini melakukan tugas pengamanan, tapi peran aktif seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi kamtibmas juga sangat panting, jadi apa pun putusan MK nantinya diharapkan tidak disikapi secara berlebihan," katanya.