Ambon (ANTARA) - Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie mengajak semua pihak di provinsi itu untuk terlibat dalam penanggulangan bencana untuk meningkatkan nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD).
"Saya minta pada tahun 2024 ini, semua pihak sampai ke kabupaten/kota dapat serius dalam penilaian IKD, sehingga nilai indeks risiko bencana dapat kita turunkan mulai dari level provinsi sampai dengan kabupaten/kota," kata Sadali dalam keterangan yang diterima di Ambon, Rabu.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebencanaan tingkat Provinsi Maluku oleh BPBD, Sadali menjelasakan, tren kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, begitu juga halnya dengan Provinsi Maluku yang sampai saat ini masih berada dalam zona risiko tinggi terhadap bencana.
Namun ia mengatakan, mengacu pada nilai indeks risiko bencana provinsi se-Indonesia tahun 2024, indeks risiko bencana di Maluku telah menurun sebesar 2,38 poin dari tahun sebelumnya, di mana saat ini indeks risiko bencana Provinsi Maluku sebesar 160,03.
“Dengan posisi Provinsi Maluku yang masih berada pada daftar provinsi berisiko tinggi terhadap bencana, turut memberikan gambaran bagi kita semua bahwa permasalahan kebencanaan yang sangat kompleks perlu dijawab dengan upaya sistematis dan komprehensif untuk mengurangi risiko bencana di bumi raja-raja ini," katanya.
Baca juga: Mendagri: Penjabat Gubernur Maluku maksimalkan persiapan Pilkada 2024
Karena itu, katanya, dalam menjawab permasalahan kebencanaan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, karena penanggulangan bencana seyogyanya dipandang sebagai urusan bersama yang membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama antar instansi/lembaga bahkan dengan dukungan masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.
"Untuk itu, rapat koordinasi yang diselenggarakan saat ini, harus dipandang sebagai wadah bertukar pikiran, mengembangkan gagasan dan menyatukan persepsi serta tindakan untuk mengurangi risiko bencana. Apalagi indeks risiko bencana provinsi sangat berkaitan dengan indeks risiko bencana masing-masing kabupaten/kota," katanya.
Apalagi salah satu hal yang perlu digarisbawahi, ujarnya, adalah bahwa nilai indeks risiko merupakan indikator kinerja kepala daerah, sedangkan nilai indeks kapasitas daerah merupakan cerminan dari kinerja para kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Baca juga: Pj Gubernur Maluku: ASN hindari penyakit birokrasi jelang Pilkada
Mengutip arahan Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin pada acara Rakornas BNPB pada tanggal 23 April 2024, Pj. Gubernur dalam sambutanya juga mengucapkan terdapat beberapa poin penting yang menjadi pijakan performa penanggulangan bencana saat ini, yaitu, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi, lakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid, perkuat pelayanan kebencanaan, terapkan kebijakan dan upaya pemulihan pasca bencana, serta susun dan rencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.
"Untuk itu, saya ingatkan, perlu adanya keselarasan antara strategi dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan perencanaan untuk antisipasi, pencegahan dan kesiapsiagaan. Selain itu, perlu adanya dukungan inovasi dan teknologi yang memungkinkan respon cepat, dalam menunjang kerja nyata penanggulangan bencana," katanya.
Baca juga: Mendagri lantik Sadali Ie jadi Pj Gubernur Maluku
