Komunitas Jurnalis TV temui Kapolda Malut, ini yang dibahas

Ternate (ANTARA) - Komunitas Jurnalis Televisi (KJTV) Provinsi Maluku Utara (Malut) menemui Kepolisian Daerah (Kapolda) Malut, Irjen Pol Midi Siswoko selain silaturahmi juga sekaligus membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Pentingnya dari pemberitaan yang positif dari media televisi, sehingga dapat menciptakan suasana masyarakat yang aman dan kondusif,"kata Kapolda Malut, Irjen Pol. Midi Siswoko di Ternate, Selasa.

Kapolda Malut mengatakan, sinergisitas antara kepolisian dan KJTV di daerah ini, untuk bersama - sama mengawal Pilkada di provinsi itu, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung aman dan lancar tanpa ada gangguan apapun.

"Komitmennya untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada mendatang serta meminta semua pihak, termasuk para insan pers di Malut, ikut serta dalam pengawasan dan memonitor selama proses pemilihan berlangsung," tambah Kapolda Malut.

Dalam pertemuan dengan jenderal bintang dua itu yang didampingi Kepala Bidang Humas (Kabidhumas) Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono itu, para kontributor dari berbagai stasiun media TV perwakilan Malut ini, menyampaikan sejumlah poin, di antaranya adalah terkait perlindungan para jurnalis saat meliput pada Pilkada yang diikuti dari sepuluh kabupaten/kota di Malut.

Ifan Gusti Kontributor TVRI mengungkapkan, berdasarkan pengalaman yang sebelumnya terjadi pada setiap Pilkada, ada sejumlah oknum wartawan yang dinilai tidak netral dalam menyajikan pemberitaan mengenai Pilkada.

"Kita datang menemui Kapolda Malut, selain silaturahmi juga menyampaikan dalam waktu dekat ini kita mau buat pelatihan peliputan bagi jurnalis yang akan melakukan peliputan Pilkada ini, sehingga mereka bisa memahami dan dapat menciptakan situasi yang lebih sejuk," kata Ifan.

Dia menjelaskan, khusus untuk KJTV Malut pada Pilkada Serentak 2024 ini tetap netral, termasuk menyajikan pemberitaan yang positif.

Pertemuan antara Kapolda Maluku Utara bersama KJTV Malut, terkait menanggapi dari catatan Bawaslu RI yang menyebut bahwa Provinsi Maluku Utara menjadi satu dari tiga provinsi di Indonesia yang masuk indeks kerawanan tinggi Pemilu.